Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis global. Hal ini dilakukan dengan pembangunan bursa mineral dan komoditas strategis di dalam negeri.
“Indonesia tidak hanya ingin menjadi produsen, tetapi juga berperan dalam menentukan harga komoditas,” kata Presiden Prabowo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Dalam rencana tersebut, pemerintah berkolaborasi dengan OJK untuk segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Selama ini, Indonesia telah menjadi produsen berbagai komoditas penting seperti kelapa sawit, nikel, timah, serta emas.
“Sebagai pemilik komoditas, Indonesia harus memiliki instrumen perdagangan sendiri,” ucap Presiden.
Dijadwalkan pada 1 Januari 2027, Bursa Komoditas akan mulai beroperasi dengan dukungan DPR.
“Keberadaan bursa ini akan menjadi fondasi untuk Indonesia Reference Price, harga referensi untuk komoditas utama ekspor,” ungkapnya.
Pemerintah berkomitmen untuk membangun pasar yang transparan, likuid, dan dipercaya oleh pelaku internasional. Hal ini bertujuan untuk mempertemukan produsen, petani, eksportir, dan investor dalam sistem dengan data transaksi terbuka.
Selain membentuk bursa, pemerintah juga akan melanjutkan reformasi pasar modal melalui demutualisasi.
Langkah ini ditujukan untuk membawa pasar modal Indonesia ke standar internasional.
“Demutualisasi akan membuat pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia,” kata Presiden Prabowo.
