Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan dan struktur kelembagaan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Pengumuman itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Presiden mengungkapkan bahwa Jakarta dan Bali direncanakan menjadi pusat kegiatan keuangan internasional. Kegiatan tersebut mencakup investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial yang berstandar dunia. “PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita,” kata Prabowo.
Dalam struktur kelembagaan PFII, terdapat sejumlah lembaga, termasuk Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, dan Pengadilan PFII yang berada di bawah Mahkamah Agung. PFII juga akan menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal serta fasilitas perpajakan bagi aktivitas yang memenuhi syarat.
Meskipun mempermudah proses, Prabowo menegaskan bahwa kemudahan tersebut akan tetap diiringi dengan penerapan tata kelola dan kepatuhan. Pemerintah akan menerapkan aturan antipencucian uang, transparansi pemilik manfaat, serta kewajiban perpajakan.
“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia,” tegas Prabowo. Selain PFII, ia juga memperkenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan kapasitas nasional dalam jangka panjang.
DDMF akan bertanggung jawab menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek-proyek strategis jangka panjang. Proyek ini diharapkan menjadi solusi bagi pembangunan yang tidak dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek, tanpa membebani APBN.
