Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menyatakan kekecewaannya setelah menerima laporan mengenai dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat yang telah dilantik dan dibinanya. Dalam sebuah peresmian museum Marsinah di Nganjuk, Sabtu, 16 Mei 2026, Prabowo menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak bisa ditoleransi dan perlu ditindaklanjuti dengan serius.
Penyelewengan Oleh Pejabat Terdekat
Prabowo mengungkapkan bahwa ia menerima laporan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh, yang menjelaskan bahwa pejabat yang melakukan penyelewengan tersebut merupakan orang yang dekat dengannya. “Saya geleng-geleng kepala, sedih saya bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang menyeleweng,” ungkap Prabowo.
Kecewa mendengar kabar tersebut, ia mengaku sangat menyesal karena orang yang seharusnya dijadikan panutan justru menyalahgunakan amanah yang diberikan. Presiden Indonesia itu menginstruksikan kepada Kepala BPKP untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pejabat tersebut. “TIDAK ADA! Nggak ada mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, enggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa!” tegas Prabowo.
Pentingnya Integritas Pejabat Publik
Presiden Prabowo menekankan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada para pejabat publik harus dimanfaatkan dengan bijak. Ia menyatakan dengan tegas bahwa pemegang jabatan harus bertindak sesuai dengan amanah yang diberikan, bukan justru merasa di atas hukum. “Bukan diberi wewenang kepercayaan malah merasa adigang adigung adiguna, merasa di atas dan merasa negara ini bodoh,” ujarnya dengan nada serius.
Dalam era digital saat ini, Prabowo mengingatkan bahwa segala tindakan penyelewengan akan cepat terungkap. “Saudara-saudara, saya heran kalau hari gini masih ada yang nyoba-nyoba,” tambahnya. Pernyataan ini menjadi pengingat pentingnya integritas dalam setiap tindakan para pejabat publik di seluruh Indonesia.
Pemeriksaan dan Tindakan Tegas
Prabowo juga menekankan keterpaduan antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pemerintahan. Ia mengharapkan agar semua pihak yang terlibat, termasuk yang dekat dengan pimpinan, harus bisa dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka.
“Saya minta agar pemeriksaan ini dilanjutkan tanpa pandang bulu,” tegas Prabowo saat memberikan arahan kepada BPKP. Penegasan ini mencerminkan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Pernyataan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa ia sangat serius dalam memberantas praktik korupsi dan penyelewengan yang merugikan masyarakat. Melalui kebijakan yang tegas, Prabowo berharap dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam konteks ini, perlu adanya dukungan dari semua lapisan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mengawasi tindakan pejabat dan memastikan bahwa masyarakat tidak dirugikan. Penegakan hukum yang konsisten dan transparansi dalam pemerintahan diharapkan menjadi landasan bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan berwibawa di Indonesia.
