Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia menyiagakan 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan pengungsi pasca bencana gempa bumi magnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjadi pada Sabtu (15/8).
Dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Jakarta, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang biasanya disalurkan kepada siswa dapat dialihkan untuk menyuplai makanan bagi pengungsi. “Ada beberapa sekolah yang masih libur atau diliburkan karena rusak dan lain-lain. Tadi kami sudah komunikasi dengan Kepala BGN, Bapak Sudaryono. Ada 71 SPPG yang mungkin bisa difungsikan,” ujar Tito.
Tito menambahkan, pemanfaatan SPPG bagi pengungsi akan sangat berguna mengingat situasi darurat saat ini. Ia juga merekomendasikan pembangunan dua posko bantuan yang akan beroperasi di timur dan barat Flores. Posko timur akan menangani wilayah Ende, Sikka, Ngada, dan sekitarnya, sedangkan posko barat akan berlokasi di Labuan Bajo untuk melayani wilayah Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur.
Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah meminta agar seluruh SPPG di kawasan yang terdampak gempa untuk memastikan keselamatan dan menyesuaikan pelayanan sesuai kondisi darurat. Kepala BGN, Sudaryono, mengungkapkan bahwa Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 terkait pelayanan program MBG akan direvisi agar sesuai dengan situasi terkini.
“SPPG yang terdampak bencana wajib mengutamakan keselamatan dan melaporkan kondisi kepada pihak terkait. Sementara SPPG lainnya yang tidak terdampak dapat menyesuaikan pelayanan, termasuk membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak dan kelompok rentan,” kata Sudaryono.
BGN juga mengimbau semua SPPG untuk berkoordinasi aktif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan penanganan yang cepat dan terarah guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terkena bencana.
