Jakarta, Maret.id — Kementerian Transmigrasi (Kementrans) telah melakukan transformasi terhadap program transmigrasi di Indonesia untuk mengubah stigma negatif yang mengaitkan program ini dengan pemindahan penduduk secara paksa. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah kini memprioritaskan transmigrasi mandiri dengan tujuan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
Transformasi Program Transmigrasi
“Program transmigrasi kini mengedepankan pendekatan ekonomi agar perpindahan penduduk berlangsung secara alami tanpa stigma pemindahan paksa. Kami berkomitmen untuk memprioritaskan transmigrasi mandiri,” ungkap Iftitah Sulaiman saat sosialisasi program Transmigrasi Patriot di Jakarta Pusat pada 17 Mei 2026.
Menteri Sulaiman menjelaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kehadiran sumber daya manusia yang unggul di kawasan transmigrasi. Untuk itu, Kementrans meluncurkan program bernama “Transmigrasi Patriot” yang berkolaborasi dengan akademisi dan mahasiswa dalam melakukan riset serta pengabdian masyarakat di daerah tersebut.
Keterlibatan Akademisi
“Tahun lalu, kami menerjunkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi. Tahun ini, kami akan menambah elemen pengabdian masyarakat pada riset tersebut, sehingga tidak hanya berhenti pada penelitian,” lanjut Sulaiman.
Ia berharap, keterlibatan kalangan akademik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat menarik minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi secara sukarela. Pendekatan ekonomi yang digunakan diharapkan dapat mengurangi beban negara dalam biaya mobilisasi penduduk.
Fokus pada Indonesia Timur
Kementrans juga memfokuskan pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia Timur untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Sebanyak 1.458 personel telah diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi yang telah dipilih berdasarkan arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Kami menekankan pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia Timur untuk mendukung pembangunan nasional dan mengentaskan kemiskinan. Keberadaan 1.458 personel di 53 kawasan prioritas ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperhatikan wilayah timur Indonesia,” tutup Iftitah Sulaiman.
Dengan perubahan yang diusulkan dalam program transmigrasi ini, diharapkan dapat tercipta kondisi yang lebih baik bagi masyarakat dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan di kawasan transmigrasi.
