Pemerintah Siapkan Belanja RAPBN 2027 Rp4.097 Triliun untuk Cegah Kemiskinan Ekstrem 0 Persen
Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas belanja negara sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengungkapkan, pemerintah akan mengoptimalkan peran APBN sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
“Kami dari pemerintah selalu menjaga APBN agar prudent dan sustainable,” ucap Ferry.
Ia menambahkan, pengelolaan belanja akan diarahkan untuk menciptakan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menganggarkan belanja sebesar Rp4.097,2 triliun, yang meningkat 3,9 persen dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp3.942,5 triliun.
Melalui anggaran ini, pemerintah akan fokus pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (14/8). Kedelapan klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Selain itu, belanja pemerintah juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan Sumber Daya Manusia (SDM). Alokasi pendidikan mencapai Rp820,9 triliun, atau sekitar 20,03 persen dari total rencana anggaran, untuk program-program seperti KIP Kuliah dan renovasi sekolah.
Pemerintah juga akan mengalokasikan Rp549,9 triliun untuk kebijakan perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan. “Sejalan dengan fungsi APBN, anggaran ini berperan sebagai agen pertumbuhan ekonomi dan instrumen perlindungan bagi warga rentan,” tutur Ferry.
Ferry menekankan, “APBN 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.”
