RIBUAN REKENING BANSOS TERINDIKASI JUDI ONLINE DIBLOKIR!

Jakarta, Maret.id — Ribuan rekening penerima bantuan sosial di Banjarmasin terindikasi terlibat dalam judi online dan saat ini tengah diblokir. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jefrie Fransyah, yang menyebutkan pemblokiran ini berpotensi berdampak buruk pada masyarakat kurang mampu.
Verifikasi Data Diperlukan
Jefrie menjelaskan bahwa verifikasi ulang dilakukan dengan melibatkan Kementerian Sosial melalui sistem terintegrasi. Langkah ini diperlukan untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan sosial. “Dari data tahun 2025, terdapat 1.618 penerima bantuan sosial yang terindikasi menggunakan rekening untuk judi online,” ujarnya.
Proses verifikasi lapangan diungkapkan Jefrie sebagai langkah strategis untuk mencegah kesalahan identitas yang dapat menyebabkan masyarakat kehilangan hak atas bantuan sosial. Diakui adanya kasus di mana identitas beberapa warga disalahgunakan oleh pihak lain untuk aktivitas judi online tanpa sepengetahuan mereka.
Keberatan Masyarakat
Sudah ada sejumlah masyarakat yang mengajukan keberatan terkait pencoretan mereka dari penerima bantuan sosial akibat indikasi judi online. Jefrie berpendapat bahwa pemerintah pusat perlu mempertimbangkan situasi ini, terutama karena keputusan akhir tentang penerima bantuan berada dalam kewenangan Kementerian Sosial.
“Keputusan penerima bantuan sosial tetap menunggu hasil pemeriksaan kementerian sosial berdasarkan bukti dan verifikasi tambahan dari daerah,” tambah Jefrie. Ia juga menekankan bahwa jika satu anggota keluarga terindikasi judi daring, hal ini dapat berpengaruh terhadap keseluruhan penerima bantuan dalam satu kartu keluarga.
Dampak Terhadap Keluarga Miskin
Menurut Jefrie, situasi ini berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di masyarakat, terutama bagi keluarga yang sangat bergantung pada bantuan sosial pemerintah. Dalam konteks ini, sosialisasi tentang bahaya judi online kepada masyarakat menjadi sangat penting.
Ia mengusulkan kolaborasi antara instansi pemerintah daerah dan sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko judi daring. Hal ini penting dalam rangka mencegah penyalahgunaan data pribadi dan menjamin kesejahteraan keluarga yang berisiko kehilangan bantuan sosial.
Upaya verifikasi yang ketat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial dengan lebih efektif. Dengan cara ini, kondisi masyarakat yang membutuhkan dapat terjamin dan terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal bagi kelangsungan bantuan sosial.



