Jakarta, Maret.id — Ahli hukum pidana Mahrus Ali menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terjadi setelah 1 Januari 2026161 harus menggunakan ketentuan Pasal 607 KUHP, bukan lagi Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU.
Penegasan tersebut disampaikan dalam sidang praperadilan Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 21 Agustus 2026. Mahrus menjelaskan bahwa perubahan aturan harus dilihat berdasarkan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana.
“Ketika ada orang melakukan tindak pidana TPPU, tempusnya setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu diberlakukan, maka yang digunakan mutlak Pasal 607 ayat 1 huruf a atau huruf b atau huruf c,” kata Mahrus dalam sidang.
Ia menjelaskan bahwa situasi akan berbeda jika TPPU terjadi sebelum ketentuan baru tersebut diberlakukan. Dalam kondisi itu, penyidik diharuskan merujuk pada prinsip lex favorio, yang berarti menggunakan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Mahrus menambahkan bahwa setelah membandingkan ketentuan lama dengan Pasal 607 KUHP, perbedaan utama terletak pada ancaman pidana. UU TPPU mengatur ancaman hingga 20 tahun penjara, sementara Pasal 607 KUHP menetapkan ancaman yang lebih rendah, yakni 15 tahun atau 5 tahun, tergantung pada bentuk perbuatannya.
“Dari sini sebetulnya kesimpulannya adalah penyidik itu wajib menggunakan Pasal 607. Dia tidak boleh mengalternatifkan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang TPPU,” ujar Mahrus.
Dalam keterangannya, Mahrus juga menegaskan bahwa TPPU merupakan follow-up crime yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana asal atau predicate crime.
