Jakarta, Maret.id — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengingatkan perlunya percepatan penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat (SR) dengan tetap memprioritaskan ketepatan sasaran. Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026.
Prioritas Dalam Penjangkauan Siswa
Mensos Saifullah Yusuf menekankan bahwa rekrutmen siswa harus mampu menjangkau anak-anak dari keluarga paling membutuhkan. “Tololong dipercepat tapi meskipun cepat tidak boleh tidak tepat sasaran. Jangan juga lupa siswa harus mencakup SD, SMP, dan SMA,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta kepala sentra dan balai se-Indonesia. Mensos mengajak jajaran Kementerian Sosial untuk turun langsung ke masyarakat jika menemui kesulitan dalam penjangkauan calon siswa.
Data Siswa Calon Sekolah Rakyat
Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan, Faisal, melaporkan bahwa hingga saat ini penjangkauan calon siswa telah mencapai 12.676 anak. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA.
Pemerintah menargetkan penerimaan 32.640 siswa baru untuk Sekolah Rakyat pada tahun ini. Sementara itu, jumlah siswa yang sudah terdaftar dan belajar di 166 Sekolah Rakyat saat ini mencapai 14.936 siswa.
Evaluasi Pengadaan dan Penyerapan Anggaran
Dalam rapat tersebut, Mensos juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola pengadaan dan penyerapan anggaran program Sekolah Rakyat. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang baik agar pengadaan tidak menumpuk di akhir tahun.
“Kita dituntut melakukan penyerapan anggaran sesuai target. Tetapi praktiknya sering kali pengadaan menumpuk di akhir tahun dan akhirnya kejar tayang,” ungkapnya. Mensos menyoroti perlunya perbaikan dalam berbagai aspek pengadaan, mulai dari penyusunan pagu hingga administrasi yang belum tertib.
Ia mengingatkan agar tanggung jawab pengadaan disusun secara proporsional untuk memperkuat kontrol internal. “Jangan terlalu nyaman dengan orang-orang tertentu. Kerja harus sistemik, bukan personal,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menjelaskan bahwa pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan wajib dilaksanakan melalui e-katalog LKPP. “Kalau kita beli di e-commerce malah menjadi masalah, karena pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP,” tegasnya.
Sedangkan Plt Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, menjelaskan pentingnya ketertiban administrasi dalam setiap proses pengadaan. “Jangan menyepelekan hal-hal kecil terkait administrasi, karena dari situ bisa membuka peluang masalah yang lebih besar,” ujarnya.
Menutup arahannya, Mensos meminta semua jajaran untuk menjaga program Sekolah Rakyat dari praktik korupsi dan penyimpangan lainnya. “Jangan sampai Sekolah Rakyat dinodai praktik-praktik korupsi. Kita jaga bersama-sama,” pungkasnya.
