Menyelisik Sumber Dana Film Dokumenter Pesta Babi! KSAD: Dari Mana Uang Ini Mengalir?
Jakarta, Maret.id — Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan keraguan mengenai sumber dana yang digunakan untuk produksi film dokumenter berjudul ‘Pesta Babi’. Dalam keterangan yang disampaikan di Kompleks Parlemen, Maruli menekankan pentingnya mengusut asal-usul dana yang digunakan dalam pembuatan video tersebut.
“Hingga saat ini, kami mempertanyakan dari mana uang itu berasal. Siapa yang mampu membiayai pembuatan video semacam ini, apalagi melibatkan perjalanan ke berbagai lokasi?” ungkap Maruli, Selasa (19/5/2026). Pertanyaan ini mencerminkan keprihatinan terkait transparansi sumber pendanaan yang mungkin memengaruhi isi dari film yang diproduksi.
Maruli Simanjuntak Tak Menyalahkan Pihak Tertentu
Walaupun mempertanyakan sumber dana, Maruli memilih untuk tidak menuduh pihak mana pun yang terlibat dalam pendanaan film tersebut. “Anda yang menyatakan ada yang mendanai, bukan saya,” jawabnya tegas. Ini menunjukkan sikap berhati-hati dari KSAD dalam memberi pernyataan yang dapat menimbulkan spekulasi lebih lanjut.
Dia menegaskan, meskipun ada pembubaran pemutaran film di beberapa daerah, hal tersebut bukan berasal dari instruksi TNI. “Tindakan itu diambil oleh pemerintah daerah dengan pertimbangan keamanan. Mereka yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola situasi di wilayah masing-masing,” ucap Maruli menjelaskan.
Permasalahan Pembubaran Nobar Film
Maruli juga menanggapi isu tentang pembubaran acara nonton bareng (nobar) film ‘Pesta Babi’ yang dihadapkan pada protes dari berbagai pihak. Dia menegaskan, tidak ada instruksi dari pimpinan TNI terkait pembubaran tersebut. “Semuanya itu murni keputusan dari pemerintah daerah. Tidak ada perintah dari kami,” lanjutnya.
Film ‘Pesta Babi’ sendiri digadang-gadang sebagai karya yang menyentuh isu penting mengenai kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan, khususnya suku Malind, Yei, Awyu, dan Muyu. Melalui film ini, perjuangan mereka dalam melawan proyek-proyek besar yang dinilai merugikan hak-hak masyarakat adat diperlihatkan dengan jelas.
Isu Konflik Tanah Adat dalam Film
Film ini tidak hanya menyoroti tiga suku adat tersebut, tetapi juga memperlihatkan konflik tanah adat yang terjadi akibat proyek-proyek perkebunan besar serta pandangan Islam mengenai keadilan dan hak-hak masyarakat adat. Hal ini menunjukkan sisi lain dari pembangunan yang seringkali mengabaikan kepentingan lokal demi keuntungan ekonomi yang lebih besar.
Pemerintah telah diimbau untuk lebih memperhatikan aspirasi serta hak-hak masyarakat adat yang selama ini sering terpinggirkan dalam proses pembangunan. Film ‘Pesta Babi’ menjadi salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak tersebut.
Dengan adanya pernyataan dari Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, publik kini diharapkan lebih kritis terhadap isu-isu sosial yang diangkat oleh media maupun film dokumenter. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap isu-isu yang sangat relevan dengan kondisi sosial dan budaya saat ini.
