Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengadakan tinjauan langsung ke ruang rapat menjelang pelaksanaan rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei 2026. Dalam tinjauan tersebut, ia menekankan pentingnya agenda yang akan membahas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dari pemerintah.
Rapat Paripurna Pertama untuk Presiden Prabowo
Dasco mengungkapkan bahwa penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) oleh Presiden Prabowo Subianto di DPR diperkirakan akan menjadi kejadian pertama. Namun, ia tidak memberikan rincian khusus mengenai alasan di balik keputusan Presiden untuk menyampaikan materi tersebut secara langsung.
“Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal akan dibahas besok,” ujar Dasco ketika melakukan tinjauan di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan gambaran mengenai suasana dan persiapan di area gedung DPR.
Kondisi Aman di Kompleks Parlemen
Pantauan di sekitar Kompleks Parlemen menunjukkan bahwa aktivitas berjalan normal dan arus lalu lintas terpantau lancar. Belum ada peningkatan signifikan dalam mobilitas kendaraan dinas atau aparatur keamanan di titik akses masuk kompleks.
Sampai Selasa sore, kawasan DPR tetap terkendali dan aman. Aparat keamanan terus bersiaga untuk menghadapi kemungkinan peningkatan aktivitas menjelang rapat paripurna. Keberadaan keamanan yang siaga ini bertujuan untuk memastikan kelancaran acara yang akan diadakan keesokan harinya.
Kehadiran Bersejarah Presiden Prabowo
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam rapat paripurna untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Jika terlaksana, ini akan menjadi momen bersejarah, karena ini adalah pertama kalinya Prabowo menghadiri rapat paripurna sejak ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Saan menambahkan bahwa dalam kesempatan tersebut, Presiden juga akan memaparkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2027. Pada tahun-tahun sebelumnya, materi pembahasan kebijakan ekonomi semacam ini biasanya disampaikan oleh anggota kabinet pemerintah.
Dengan demikian, rapat paripurna yang akan digelar di DPR RI ini membawa harapan baru bagi para anggota dewan dan masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih langsung tentang kebijakan dari pemerintah. Tindakan transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ekonomi yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat.
