TARGETKAN DEFISIT APBN 2027 MAKSIMAL 2,4 PERSEN! PRESIDEN: KITA AKAN TERUS BERJUANG!
Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tetap berada di bawah tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini disampaikan Presiden dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.
Perjuangan Mengendalikan Defisit APBN
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo mengungkapkan, “Defisit APBN akan kami jaga di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini.” Penekanan pada pengendalian defisit dianggap penting untuk menjaga kesehatan fiskal nasional, terutama di tengah situasi ketidakpastian ekonomi global saat ini.
Target pendapatan negara dalam RAPBN 2027 diperkirakan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB. Angka ini diharapkan dapat mendukung berbagai program prioritas yang telah direncanakan oleh pemerintah. “Untuk mendukung berbagai program prioritas kita, belanja negara direncanakan berada di kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB,” ujar Prabowo.
Penyampaian Langsung Kerangka Ekonomi Makro
Presiden Prabowo juga menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 langsung di hadapan anggota DPR RI. Ini menjadi momen bersejarah, karena merupakan pertama kalinya Presiden Indonesia menyampaikan pendahuluan RAPBN dalam rapat paripurna DPR.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan kehadiran 451 anggota DPR. Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah pejabat tinggi dari Kabinet Merah Putih.
Pentingnya Sinergi Legislatif dan Eksekutif
Dalam pernyataannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat tersebut merupakan momentum penting bagi perumusan APBN 2027. Puan menyatakan, “Rancang bangun APBN 2027 akan menjadi satu hal yang membangun bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan.”
Seluruh fraksi DPR akan memberikan pandangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 pada 4 Juni mendatang. Pandangan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi pelaksanaan program pemerintah pada tahun yang akan datang.
Puan menambahkan bahwa koordinasi antara legislatif dan eksekutif sangatlah penting dalam rangka mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat. Ia menyatakan harapannya agar sinergi antara kedua lembaga dapat terjalin dengan baik, sehingga dapat mendukung pencapaian target-target ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah.
Dengan langkah dan komitmen yang ditekankan oleh pemerintah, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan APBN dan mencapai tujuan fiskal yang berkelanjutan.
