Jakarta, Maret.id — Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini menyampaikan apresiasi terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memilih untuk tidak bergabung dengan pemerintah. Hal ini dianggapnya sebagai bentuk pengawasan yang penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.
PDI-P Sebagai Pengawas Demokrasi
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya mekanisme check and balances dalam sebuah demokrasi. “Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDI-P berkorban untuk berada di luar pemerintah. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PDI-P. Saudara berjasa untuk demokrasi kita,” ungkap Prabowo. Ia menilai bahwa keberadaan PDI-P di luar pemerintahan merupakan strategi yang baik untuk menjaga pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Prabowo juga mengakui bahwa sering kali ia merasa “pilu” menerima kritik dari anggota PDI-P yang berada di luar pemerintahan. “Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur merasa pilu. Anggota PDI-P ini kadang-kadang kritiknya keras banget,” lanjutnya, disambut tawa dari para peserta rapat. Meski demikian, ia memahami bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari tugas mereka dalam mengawasi pemerintah.
Kritik sebagai Alat Pengawasan
Presiden Prabowo berpendapat bahwa meskipun kritik yang diterima terkadang menyakitkan, ada makna positif di balik setiap kritik tersebut. “Saya sadar, lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika seseorang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka, sebenarnya mereka sedang menyelamatkan kita,” jelasnya. Pernyataan ini menunjukkan sikap terbuka Prabowo terhadap masukan, meskipun ia seringkali merasa terbebani oleh kritik tersebut.
Selama kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung soal proyek pemerintah dan tender yang disebut-sebut melibatkan kader PDI-P. Ia menegaskan bahwa proses tender proyek tidak seharusnya dipengaruhi oleh latar belakang politik individu yang terlibat.
Pemerintah Tanpa Diskriminasi Politik
“Kita tidak boleh melihat latar belakang politik seseorang dalam proses tender proyek. Kalau dia menang, ya menang saja. Jangan kita lihat latar belakangnya,” tegas Prabowo. Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta menekankan pentingnya meritokrasi dalam pengambilan keputusan di sektor publik.
Keseluruhan pernyataan Prabowo dalam rapat tersebut mencerminkan niat baiknya untuk menciptakan lingkungan yang konstruktif antara pemerintah dan oposisi. Dengan saling menghormati peran masing-masing, diharapkan demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan lebih harmonis dan efektif.
Melalui pendekatan ini, Prabowo berharap agar hubungan antara pemerintah dan partai politik bisa lebih produktif. Ia meyakini bahwa sinergi antara semua elemen politik sangat penting dalam mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan bangsa.
