Puan: RAPBN 2027 Wajib Berikan Dampak Nyata bagi Rakyat di Tengah Eskalasi Global!
Jakarta, Maret.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat ini bertujuan untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat kali ini, Puan Maharani memperkenalkan agenda yang sangat penting ini, yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo langsung menyampaikan kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal terkait anggaran mendatang kepada para anggota dewan.
Rapat Paripurna yang Dihadiri Banyak Pejabat
Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta 451 anggota DPR. Puan Maharani, yang didampingi oleh para Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati, membuka rapat ini dengan menyatakan bahwa agenda tersebut dibuka dan terbuka untuk umum.
Selain itu, sejumlah menteri serta pimpinan berbagai lembaga di Kabinet Merah Putih juga hadir, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan betapa pentingnya rapat Paripurna tersebut.
Diskusi Mengenai Kebijakan Anggaran
Dalam sambutannya, Puan mencatat bahwa Rapat Paripurna hari ini sangat spesial karena dihadiri secara langsung oleh Presiden. Puan menegaskan bahwa KEM dan PPKF untuk Tahun Anggaran 2027 merupakan dasar bagi penyusunan APBN mendatang, yang akan memiliki dampak signifikan terhadap praktik kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran negara.
“KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 memiliki peran strategis, karena berhubungan langsung dengan pembangunan postur APBN yang sehat dan berkelanjutan, serta mencakup pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan,” jelasnya.
Harapan untuk Dampak Positif bagi Rakyat
Puan berharap bahwa Rancangan Anggaran ini tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi harus membawa dampak nyata bagi masyarakat. Dia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan rakyat.
Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, diharapkan setiap kebijakan yang diambil mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Rapat Paripurna ini menjadi momentum berharga untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Puan menutup sesi pembicaraan dengan mengajak seluruh anggota dewan untuk bersama-sama memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, Rapat Paripurna DPR RI menjadi platform penting untuk mendengarkan masukan serta aspirasi dari berbagai elemen masyarakat demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
