PRABOWO MENYOROT SERAGAM HIJAU DAN COKLAT: TERTIBKAN BEKINGAN BIROKRAT SECEPATNYA!
Jakarta, Maret.id — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi canggih dalam mengawasi pelanggaran serta praktik ilegal yang dilakukan oleh oknum tertentu. Dalam pidato pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, ia mengingatkan jajaran menteri untuk menertibkan birokrasi di bawahnya.
Pentingnya Transparansi dalam Birokrasi
Prabowo Subianto, yang memiliki pengalaman puluhan tahun dalam pemerintahan, mengetahui berbagai cara yang biasa digunakan oleh oknum birokrat untuk menyalahgunakan wewenang. Ia tidak ragu untuk memperingatkan para menteri bahwa meskipun keputusan diambil, sering kali birokrat mengakali perintah tersebut melalui berbagai regulasi yang rumit.
Selama pidato tersebut, ia menekankan bahwa tindakan birokrasi yang tidak akuntabel hanya akan merugikan negara dan masyarakat. “Akal-akalnya itu. Saya ingatkan ya, semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah,” ujarnya di gedung DPR, Jakarta.
Pengaruh Masa Jabatan Menteri
Presiden juga menyebut bahwa meskipun birokrat biasanya memiliki pengalaman yang lama, periode jabatan menteri sangat singkat, biasanya hanya lima tahun. Prabowo menekankan ini sebagai bentuk ketidakstabilan yang dapat menjadi bias dalam pengambilan keputusan strategis yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa.
Birokrat yang sudah terlanjur berpengalaman terkadang menggunakan strategi yang tidak etis. Ia memberikan contoh tentang oknum yang meminta tanda tangan di akhir hari kerja saat menteri sudah merasa lelah. “Nah, ciri khas birokrat, dia akan minta tanda tangan pada waktu pukul 17:30 WIB. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan,” jelasnya.
Menjaga Kualitas Pelayanan Publik
Prabowo mengingatkan bahwa tidak ada negara maju yang dapat mencapai kemajuan tanpa pelayanan publik yang baik. “Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah atau birokrasinya lemah,” katanya. Hal ini menunjukkan pentingnya integritas dan kinerja yang tinggi dalam jajaran birokrasi untuk mendukung visi pemerintah dalam mencapai kemajuan nasional.
Dalam satu kesempatan, Prabowo menjelaskan harapannya agar para menteri tetap waspada terhadap potensi penyimpangan di kalangan birokrasi. Pemanfaatan teknologi canggih diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat.
Dengan rencana yang matang dan implementasi yang baik, diharapkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir, sehingga cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama.
