Wajib Perhatikan! Ketum PRIMA Soroti Pidato Presiden tentang Arah Baru Pembangunan Nasional Berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila!
Jakarta, Maret.id — Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono menunjukkan dukungan penuh terhadap pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dukungan ini ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027.
Agus Jabo menganggap bahwa pidato Presiden Prabowo merupakan penegasan terhadap arah pembangunan nasional yang kembali kepada prinsip-prinsip Proklamasi 17 Agustus 1945, khususnya amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip Ekonomi Pancasila. Menurutnya, pidato ini menunjukkan komitmen negara dalam mengatur dan mengelola perekonomian demi kesejahteraan rakyat, bukan hanya berfokus pada mekanisme pasar bebas.
Pentingnya APBN untuk Kesejahteraan Rakyat
Agus Jabo menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukanlah sekadar sekumpulan angka, tetapi merupakan alat untuk melindungi rakyat. Ia menegaskan bahwa APBN seharusnya memperkuat fondasi ekonomi nasional dan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pidato Presiden Prabowo, menurutnya, sejauh ini sejalan dengan cita-cita Pasal 33 UUD 1945.
“Konsep ekonomi yang dibangun oleh pemerintahan Prabowo adalah nyata dalam penerapan Ekonomi Pancasila. Ekonomi ini dikelola secara gotong royong oleh negara, swasta, dan rakyat dengan tujuan utama keadilan sosial,” jelasnya. Agus mencatat bahwa negara seharusnya berperan strategis dalam mengatur cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sambil memberikan ruang bagi swasta dan rakyat untuk berpartisipasi.
Prinsip Ekonomi dalam UUD 1945
Sebagai bagian dari penjelasannya, Agus Jabo menyatakan bahwa arah kebijakan ekonomi di pemerintahan Prabowo mencerminkan prinsip-prinsip utama yang tertera dalam UUD 1945. Terdapat tiga prinsip kunci yang ia sebutkan: pertama, ekonomi harus religius dan memperkuat persatuan nasional, yang menekankan pembangunan tidak sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan persaudaraan kebangsaan.
Kedua, ekonomi yang menjunjung tinggi kemanusiaan harus memastikan akses bagi rakyat kecil terhadap sumber daya seperti pangan, pekerjaan layak, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga, ekonomi yang memperhatikan kepentingan nasional menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam segala kebijakan ekonomi.
Keberpihakan terhadap Kedaulatan Pangan dan Energi
Agus Jabo menjelaskan bahwa saat ini, pemerintah menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap kedaulatan pangan, energi, industrialisasi nasional, dan penguatan produksi dalam negeri. Hal ini dipandang sebagai fondasi kemandirian bangsa yang harus dikuatkan agar dapat menghadapi tantangan global.
“Pemerintah perlu menegaskan posisinya dalam mendukung sektor-sektor yang vital bagi perekonomian nasional dan masyarakat luas, agar semua rakyat Indonesia dapat merasakan dampak positif dari kebijakan yang diambil,” tambahnya. Dengan serangkaian kebijakan yang direncanakan dalam RAPBN 2027, Agus optimis bahwa kesejahteraan rakyat akan semakin meningkat.
