Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, memberikan dukungan terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun gudang pendingin (cold storage) dalam program Kampung Nelayan. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.
Politisi PKB Ingatkan Pentingnya Pengawasan
Usman Husin mengingatkan agar proyek strategis ini dikawal dengan ketat dari hulu ke hilir. Menurutnya, perluasan fasilitas ini harus dilakukan secara transparan untuk menghindari celah korupsi atau salah sasaran.
“Kami berharap program ini segera dijalankan di seluruh pelosok Indonesia. Namun, kami juga meminta agar proses pembangunannya diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyimpangan,” ungkap Usman dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.
Pentingnya Fasilitas Pendingin bagi Nelayan
Usman menjelaskan bahwa salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh nelayan domestik saat ini adalah anjloknya kualitas dan harga jual ikan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ketiadaan alat pengawetan yang memadai setelah melaut.
“Bayangkan saja, para nelayan sudah melaut dengan susah payah untuk mendapatkan ikan, tetapi hasil tangkapannya tidak bisa bertahan lama. Jika tersedia fasilitas pendingin yang baik, hasil tangkapan ikan dapat disimpan lebih lama,” jelas Usman.
Merujuk pada data nasional, sektor swasta mendominasi kepemilikan cold storage dengan sebanyak 1.882 unit yang memiliki kapasitas 795.653 ton. Sementara itu, milik pemerintah pusat dan daerah hanya tersedia 228 unit dengan kapasitas mini sebesar 18.313 ton.
Potensi Sumber Daya Laut yang Harus Dikelola
“Jumlah cold storage yang ada saat ini tentu perlu terus ditingkatkan dan diperluas. Indonesia adalah negara maritim dengan kekayaan sumber daya laut yang sangat besar,” kata Usman.
“Potensi luar biasa ini harus dikelola secara maksimal agar benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan nelayan dan ketahanan pangan nasional,” lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun sebanyak 5.000 desa nelayan. Langkah ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pesisir. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, yang keduanya memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Kita ingin petani kita tersenyum karena panen cerah. Kita ingin nelayan yang mempertaruhkan nyawa, yang menghasilkan protein, pergi ke laut dengan aman dan mendapatkan tangkapan,” ujar Presiden Prabowo saat Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Mei 2026.
Tantangan yang Dihadapi Nelayan
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh nelayan saat ini. Salah satu tantangan penting adalah kesulitan dalam memperoleh kebutuhan dasar untuk mendukung aktivitas melaut.
“Sekarang nelayan kita sulit mendapat es batu. Apalagi solar yang mereka butuh. Pemerintah akan intervensi secara besar,” tegas Presiden Prabowo.
Rencana pembangunan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir serta menjawab tantangan yang dihadapi oleh nelayan. Dengan program ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dapat meningkat secara signifikan.
