Kementerian PU Harus Selesaikan 93 Sekolah Rakyat Sebelum Tahun Ajaran Baru!

Jakarta, Maret.id — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan penyelesaian pembangunan 93 Sekolah Rakyat (SR) tahap II sebelum dimulainya tahun ajaran 2026/2027. Untuk mencapai target ini, pemerintah melakukan percepatan melalui koordinasi lintas kementerian dan pengerahan ribuan tenaga konstruksi di berbagai daerah.
Upaya Percepatan Melalui Koordinasi
Pembangunan Sekolah Rakyat ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan SR tahap II yang dilakukan dengan pihak Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Sosial. Rapat ini berfokus pada memastikan bahwa seluruh proyek pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan target operasional yang telah ditetapkan.
Plt Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat adalah salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas. “Program ini ditujukan untuk menghadirkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif bagi masyarakat yang membutuhkan,” ucap Kuswara dalam keterangan tertulisnya.
Progres Pembangunan Sekolah Rakyat
Data yang dirilis oleh Kementerian PU menunjukkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tahap II tersebar di 93 lokasi yang mencakup 29 provinsi dan 91 kabupaten/kota. Hingga 19 Mei 2026, progres fisik pembangunan tercatat mencapai sekitar 57 persen.
Kuswara menegaskan komitmen Kementerian PU untuk menyelesaikan seluruh proyek pada tanggal 20 Juni 2026. Menteri PU secara aktif melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan bahwa akselerasi pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
“Kementerian PU berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat tahap II tepat waktu. Kami berupaya memaksimalkan pengawasan di lapangan,” tambahnya.
Tindakan untuk Mempercepat Proyek
Untuk mempercepat proses tersebut, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat. Selain itu, sebanyak 67.588 tenaga kerja konstruksi dikerahkan dengan sistem kerja tiga shift untuk mempercepat progres pembangunan.
Deputi IV KSP, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, menekankan pentingnya menjaga kualitas bangunan dan kesiapan operasional meskipun terdapat batas waktu yang ketat. “Kami sangat menyadari bahwa waktu pelaksanaan sangat terbatas. Oleh karena itu, percepatan harus dipantau setiap hari tanpa mengesampingkan mutu dan keselamatan,” ujarnya.
KSP juga memberikan apresiasi terhadap kolaborasi lintas kementerian dalam proses verifikasi lapangan yang telah dilakukan di sejumlah lokasi Sekolah Rakyat. Menurut Fadjar, program tersebut tidak hanya sekadar membangun fisik gedung sekolah, tetapi juga merupakan bagian dari pembangunan masa depan bangsa.
Fadjar meyakini bahwa target penyelesaian pembangunan pada 20 Juni 2026 masih dapat dicapai dengan dukungan konsolidasi yang kuat. “Dengan eksekusi disiplin dan ketegasan di setiap lini, saya yakin bahwa target yang telah ditetapkan bukanlah hal yang mustahil,” pungkasnya.



