Jakarta, Maret.id — Pembahasan revisi Undang-Undang Migas di Indonesia semakin mendesak, mengingat tantangan transisi energi dan perlunya investasi jangka panjang dalam industri hulu migas. Para ahli dan pemangku kebijakan menggarisbawahi bahwa landasan regulasi yang kuat sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan kepastian industri energi nasional.
Pernyataan Penasihat Khusus Presiden
Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi, dalam sesi Plenary Special Session pada IPA Convex 2026 di ICE BSD, Tangerang, mengungkapkan pentingnya regulasi baru dalam menghadapi tantangan sektor energi di masa depan. Ia menekankan bahwa regulasi yang ada saat ini perlu disesuaikan agar tata kelola sektor migas Indonesia dapat beradaptasi dengan perkembangan industri.
Lebih lanjut, Purnomo optimis bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Migas yang baru, Indonesia akan dapat menyesuaikan kebijakan energi untuk dua dekade ke depan. “Saya berharap kita akan melihat regulasi baru ini secepatnya,” ujarnya.
Struktur Regulasi Energi Saat Ini
Menurut Purnomo, struktur regulasi energi Indonesia sebenarnya sudah cukup baik. Hal ini ditunjangnya dengan adanya kerangka hukum yang berlapis, dari Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, serta berbagai peraturan teknis di tingkat kementerian dan lembaga terkait.
“Regulasi strategis ini kemudian diturunkan menjadi aturan pelaksana seperti Peraturan Menteri dan peraturan lainnya. Meskipun sudah baik, kehadiran undang-undang baru akan sangat membantu kita melakukan penyesuaian,” tutur Purnomo.
Tantangan bagi Investor
Di sisi lain, terdapat tantangan besar bagi investor yang mengharapkan kepastian dan keberlanjutan dalam sektor hulu migas. Purnomo menekankan pentingnya menyeimbangkan kebutuhan pemerintah dan pelaku usaha agar sektor ini tetap menarik.
“Investor memerlukan tingkat pengembalian investasi yang kompetitif karena bisnis eksplorasi memiliki risiko tinggi,” jelasnya. Masalah kepastian hukum juga menjadi sorotan di mana banyak investor yang memilih berinvestasi di negara lain seperti Vietnam dan Myanmar, yang dianggap menawarkan regulasi yang lebih jelas.
Sekretaris Jenderal BP Migas periode 2005–2008, Kardaya Warnika, menambahkan, bahwa masalah utama sektor migas bukanlah pada potensi sumber daya, tetapi pada kepastian hukum yang masih lemah. “Kepastian hukum yang kuat adalah kunci utama untuk menarik investasi dan mencegah pemindahan modal ke negara lain,” ungkapnya.
Sementara itu, Hilmi Panigoro, Presiden Direktur Medco Energi, menekankan pentingnya kepastian hukum dan kesakralan kontrak dalam menarik minat investor. Ia juga menyoroti perlunya fleksibilitas fiskal untuk menjaga ekonomi proyek.
“Pemerintah perlu menunjukkan komitmen terhadap regulasi dan kesakralan kontrak agar iklim investasi di sektor migas semakin positif,” ungkap Hilmi, yang memberikan dukungannya terhadap pernyataan Kardaya.
Dengan adanya kesadaran dan langkah strategis dari para pemimpin industri dan pemerintah, diharapkan nantinya pasca-revisi Undang-Undang Migas, industri hulu migas Indonesia dapat berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi nasional.
