Jakarta, Maret.id — Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti pentingnya perhatian terhadap situasi perdagangan global yang semakin meningkat serta praktik perdagangan tidak adil antarnegara. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR yang berlangsung pada Selasa, 26 Mei 2026, Budi mengungkapkan bahwa Indonesia hingga saat ini belum pernah menerapkan tindakan anti-subsidi.
Budi menjelaskan bahwa instrumen anti-subsidi dapat dimanfaatkan untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif subsidi yang diberikan oleh negara lain. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjaga persaingan yang sehat dalam perdagangan internasional, mengingat banyak negara yang menerapkan praktik subsidi berlebihan.
Penggunaan Kebijakan Safeguard
Selama ini, Indonesia lebih aktif menggunakan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Menurut data yang ada, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang paling banyak menerapkan instrumen tersebut, mencatatkan sekitar 25 persen dari total kasus safeguard yang terjadi secara global.
Budi menjelaskan bahwa posisi ini menempatkan Indonesia di antara negara-negara besar lainnya dalam penggunaan instrumen perlindungan perdagangan, seperti Madagaskar dan Turki. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi industri lokal dari dampak luar.
Permasalahan Kebijakan Anti-Dumping
Meskipun aktif dalam kebijakan safeguard, penggunaan instrumen anti-dumping oleh Indonesia tergolong masih rendah. Data menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-18 dengan total lima kasus anti-dumping. Peringkat ini jauh di belakang negara-negara seperti Amerika Serikat, India, dan Argentina yang lebih agresif dalam menerapkan instrumen tersebut.
Budi menjelaskan bahwa situasi ini perlu menjadi perhatian khusus, mengingat adanya pergeseran dinamika dalam praktik perdagangan dunia. Untuk meningkatkan daya saing, Indonesia perlu merumuskan kebijakan yang lebih proaktif dalam menyikapi praktik perdagangan yang merugikan.
Dominasi Amerika Serikat dalam Anti-subsidi
Dalam hal kebijakan anti-subsidi, Budi mencatat bahwa Amerika Serikat mendominasi dengan 69 kasus atau sekitar 63 persen dari total kasus anti-subsidi global. Dominasi ini menunjukkan bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, mungkin perlu belajar dari strategi yang diterapkan oleh negara-negara tersebut dalam melindungi industri lokal.
Pernyataan Budi Santoso mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional. Ia menekankan bahwa penyesuaian kebijakan perlu dilakukan agar Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam sistem perdagangan global.
