Riyanto PDIP Buka-bukaan: Menyingkap Masa Depan Politik di Lanskap Indonesia yang Dinamis
Jakarta, Maret.id — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ponorogo, Riyanto, berkomitmen untuk mengawal aspirasi ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) non-Dapodik yang menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD dan Pemkab Ponorogo pada Selasa (26/5/2026). Aksi tersebut dihadiri oleh puluhan guru honorer yang merasa terpinggirkan karena belum terdaftar dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kepedulian Terhadap Aspirasi Guru Honorer
Riyanto yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Ponorogo menyatakan bahwa pihaknya memahami keresahan para guru honorer. Dia mengungkapkan, “Hari ini kami menerima aksi damai dari teman-teman GTT non-Dapodik. Saya tahu persis kondisi guru-guru saat ini, saya tidak bisa berkata-kata dan kami mohon maaf. Intinya kami menerima dan siap mengawal aspirasi teman-teman guru.”
DPRD Ponorogo berencana untuk memfasilitasi diskusi lebih lanjut untuk mencari solusi atas tuntutan dari para guru honorer non-Dapodik. Menurut Riyanto, “Aspirasi ini akan kami sampaikan dan nanti difasilitasi oleh pemerintah daerah bersama Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, dan DPRD untuk berdiskusi serta mencari masukan terbaik.”
Tuntutan Masuk Dalam Sistem Dapodik
Dalam aksi tersebut, para guru honorer membawa berbagai poster dengan tulisan yang mencerminkan harapan mereka, seperti “Sama-Sama Mendidik, Jangan Bedakan Nasib Guru Non Dapodik” dan “Kami Guru Honorer Butuh Kepastian.” Ketua Forum Guru Non-Dapodik Ponorogo, Mahmud Danuri, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk keresahan para guru yang selama bertahun-tahun belum mendapatkan kepastian status administrasi.
Mahmud mencatat bahwa program dari pusat mengacu pada Dapodik, sementara pengambilan keputusan kunci ada di daerah. “Kita hanya ingin bisa masuk Dapodik, itu saja,” ujarnya. Di Ponorogo, terdapat sekitar 1.000 tenaga pendidik honorer yang belum terintegrasi dalam sistem Dapodik, yang membuat mereka tidak dapat mengakses berbagai program serta bantuan dari pemerintah.
Kesejahteraan Guru Honorer Yang Masih Minim
Kesejahteraan guru honorer yang belum terdaftar di Dapodik juga menjadi sorotan. Banyak dari mereka yang menerima honor bulanan yang sangat rendah, berkisar antara Rp250 ribu hingga Rp500 ribu yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini memicu keprihatinan di kalangan pendidik, yang merasa bahwa porsi penghargaan terhadap kerja keras mereka masih jauh dari kata layak.
“Jika alasan pemerintah adalah beban belanja pegawai, kami tidak mempermasalahkan soal insentif. Yang terpenting adalah kami bisa masuk Dapodik,” tegas Mahmud, menandakan harapan besar untuk perubahan yang lebih baik dalam sistem pendidikan di daerah. Aksi para guru GTT non-Dapodik ini mencerminkan semangat dan keinginan mereka untuk mendapatkan pengakuan yang adil serta akses terhadap program pendidikan yang lebih baik.
