Jakarta, Maret.id — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Budi Leksono, menggelar reses di berbagai wilayah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kegiatan ini, keluhan mengenai biaya pendidikan, bantuan sekolah, dan akses pekerjaan menjadi fokus utama yang diungkapkan oleh warga.
Masyarakat Suarakan Keluhan Putus Sekolah dan Kesulitan Ekonomi
Banyaknya persoalan terkait biaya pendidikan terus menjadi perhatian di Surabaya. Dalam dialog terbuka yang dilakukan, Warga menyampaikan bahwa mereka menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari belum cairnya bantuan pendidikan hingga rendahnya akses lapangan kerja.
Salah satu warga Tembok Dukuh, Irma, mengungkapkan rasa kekhawatirannya karena hingga saat ini, bantuan pendidikan bagi anaknya yang bersekolah di SLB Bangun Bangsa Pasar Keling belum juga diterima. Ia menyatakan, “Pengajuan bantuan sudah dilakukan melalui kelurahan sejak tiga bulan lalu, namun belum ada perkembangan.”
Masalah Pencairan Bantuan Pendidikan Dikuatkan oleh Warga Lain
Keluhan mengenai bantuan pendidikan bukan hanya dikemukakan oleh Irma. Titin, seorang warga Kelurahan Mojo, juga menyoroti masalah serupa saat reses berlangsung. Ia mempertanyakan kejelasan mengenai pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dianggap belum sepenuhnya menjangkau masyarakat.
“Sampai sekarang, kami masih berharap adanya kejelasan dari pemerintah terkait pencairan bantuan ini,” kata Titin kepada Budi Leksono. Harapan serupa juga muncul dari Roslina, warga RT 1 RW 7, yang berharap agar akses informasi dan peluang kerja lebih terbuka bagi masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan tetap.
Usulan Perbaikan Fasilitas Lingkungan Juga Menjadi Agenda
Dalam kesempatan tersebut, warga juga mengusulkan sejumlah perbaikan fasilitas lingkungan. Mereka berharap adanya penambahan lampu penerangan jalan umum (PJU) dan pengadaan sound system untuk kegiatan masyarakat. Selain itu, kebutuhan sarana pendukung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga diangkat sebagai isu penting.
Menanggapi beragam aspirasi tersebut, Budi Leksono yang sering dipanggil Buleks, mengakui bahwa masalah pendidikan dan lapangan pekerjaan memang sering kali diangkat dalam setiap agenda reses yang dilakukannya.
“Isu terkait biaya pendidikan dan lapangan pekerjaan paling banyak disampaikan oleh warga. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih butuh perhatian sangat serius,” jelas Buleks.
Sebagai politisi dari PDI Perjuangan, Buleks berkomitmen untuk menginventarisasi seluruh aspirasi masyarakat dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Pendidikan dan pekerjaan adalah dua sektor yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Kami akan memastikan bahwa semua masukan dari masyarakat akan ditindaklanjuti,” tambahnya.
Buleks menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, tetapi merupakan sarana penting untuk mendengar langsung dan memperjuangkan masalah yang dihadapi masyarakat di dalam pembahasan kebijakan di DPRD.
“Reses adalah bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat. Semua masukan akan kami tindak lanjuti dan usahakan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Budi Leksono.
