Jakarta, Maret.id — Pendapat mengenai efisiensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto disampaikan oleh Dino Patti Djalal, pendiri dan ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) serta mantan Wakil Menteri Luar Negeri.
Dalam penjelasannya, Djalal mencatat bahwa Presiden Prabowo menjadi salah satu kepala negara yang paling aktif melakukan kunjungan ke luar negeri. “Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri,” ujarnya melalui keterangan yang diunggah di media sosial pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Kritik terhadap Kunjungan Bilateral
Dino menyoroti bahwa banyak kunjungan bilateral yang dilakukan oleh para kepala negara, termasuk Prabowo, lebih banyak berfokus pada sesi pembicaraan singkat yang biasanya berlangsung sekitar satu hingga dua jam. Sementara itu, aktivitas lain dalam kunjungan tersebut seringkali diisi dengan kegiatan seremonial dan jamuan resmi yang dinilai tidak selalu diperlukan.
“Jadi, dengan satu video call yang bernilai nol Rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri, dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama,” tegas Djalal.
Dalam konteks ini, ia menilai ada persepsi publik yang menganggap perjalanan luar negeri Presiden cenderung seperti pemborosan dan lebih mirip perjalanan wisata. Menanggapi isu ini, Djalal menyarankan agar Presiden mampu mengadopsi metode komunikasi yang lebih efisien, seperti yang dilakukan oleh Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum.
Pola Komunikasi yang Efisien
Djalal mencatat bahwa Presiden Sheinbaum telah melakukan komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebanyak 17 kali melalui telepon, tanpa melakukan pertemuan bilateral secara langsung. Ia juga menjelaskan bahwa dalam kunjungan kerjanya ke Spanyol, Sheinbaum memilih terbang menggunakan pesawat komersil kelas ekonomi untuk menunjukkan komitmennya terhadap penghematan.
“Saya menyarankan agar setiap kunjungan ke forum internasional dimaksimalkan untuk melakukan banyak pertemuan bilateral sekaligus,” tambahnya. Ia mengusulkan konsep “1 plus 8”, di mana Presiden bisa menghadiri satu forum internasional sambil bertemu dengan minimal delapan kepala negara lain yang hadir di lokasi yang sama.
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
Djalal juga menggarisbawahi perlunya perencanaan yang lebih matang dalam setiap kunjungan ke luar negeri. Ia menilai bahwa banyak lawatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo seringkali dilakukan secara mendadak dan tanpa informasi yang memadai kepada publik.
“Saya usulkan agar jadwal kunjungan Presiden diumumkan jauh hari sebelumnya oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya atau Menteri Luar Negeri Sugiono agar memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas,” imbuhnya.
Sementara itu, dia menyarankan agar dalam setahun ke depan, Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di Indonesia, meniru pola yang diterapkan oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping, yang lebih sering menerima pemimpin negara lain dibandingkan melakukan lawatan ke luar negeri.
Dengan langkah-langkah yang diajukan, Dino Patti Djalal percaya bahwa misi diplomatik yang bersifat taktis dapat diambil alih oleh Menteri Luar Negeri, yang diharapkan dapat menghemat biaya perjalanan tanpa mengorbankan substansi politik luar negeri yang dijalankan.
