Hasto Tegaskan Pasal 33 untuk Kesejahteraan Rakyat, Bukan Elite!

Jakarta, Maret.id — Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), memberikan pernyataan tegas dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 1 Juni 2026. Dalam pidatonya, Hasto menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat yang harus diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam yang melimpah di seluruh penjuru negeri.
Kekayaan Alam dan Kesejahteraan Rakyat
Hasto menyoroti keadaan kontras di beberapa daerah, seperti Papua dan Aceh, di mana kekayaan alam yang berlimpah tidak mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kekayaan alam mengalir deras ke pusat, tetapi kemiskinan tetap menjadi tetangga terdekat rakyat,” ujarnya dengan tegas.
Dia mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 harus dipahami sebagai amanat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat. “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat,” lanjutnya. Hasto menegaskan bahwa rakyat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang dibuat terkait pengelolaan kekayaan negara.
Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
Hasto menilai bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momentum bagi para pengambil kebijakan untuk menilai kembali kondisi masyarakat. “Mengapa kelompok masyarakat paling bawah sering terpinggirkan dari kemakmuran yang dihasilkan tanah airnya sendiri?” tanyanya, sembari menggarisbawahi perlunya penguasaan sumber daya alam untuk diarahkan pada kemakmuran rakyat, bukan kepentingan elite semata.
Ia juga menjelaskan pentingnya keadilan sosial dan menekankan perlunya evaluasi terhadap keadaan tersebut. Peringatan ini, menurutnya, harus disertai refleksi agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan bagi seluruh golongan.
Kedaulatan Ekonomi Rakyat
Hasto mempertanyakan mengapa demokrasi ekonomi yang dicita-citakan para pendiri bangsa kini cenderung bergeser ke arah yang lebih sentralistik. “Kondisi ini mengurangi ruang bagi kedaulatan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput,” katanya. Menurutnya, fokus utama dalam setiap kebijakan ekonomi nasional haruslah tertuju pada petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pada akhir pidatonya, Hasto membawa pesan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia menekankan agar seluruh kader partai tetap berkomitmen untuk membela kepentingan rakyat. “Jadilah banteng-banteng sejati yang membela setiap rakyat yang tertindas di seluruh lapisan,” pungkasnya.
Dengan pernyataan tersebut, Hasto berharap agar semangat Pancasila dapat dihidupkan kembali dalam konteks keberpihakan kepada rakyat demi tercapainya keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan secara merata.





