Jakarta, Maret.id — Agenda pertemuan bilateral dalam setiap kunjungan luar negeri Indonesia ditentukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Luar Negeri. Penegasan ini disampaikan oleh Teddy Laksmana, pihak yang terkait dengan pemerintah, dalam sebuah unggahan video.
Teddy mengemukakan bahwa keputusan terkait pertemuan dengan kepala negara lain sangat bergantung pada perspektif dan urgensi dari Presiden dan Menteri Luar Negeri. Ia menjelaskan, “Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri yang menentukan, serta mereka yang mengetahui mana yang merupakan prioritas.”
Kewenangan Presiden dalam Diplomasi
Dalam konteks diplomasi, Teddy menegaskan bahwa tidak semua komunikasi antara pemimpin negara harus diumumkan secara publik. “Terdapat berbagai pertimbangan yang menjadi kewenangan Presiden dan tim diplomasi Indonesia mengenai mana pertemuan yang perlu diberitakan dan mana yang tidak,” tambahnya. Ia menyatakan bahwa para diplomat memahami nuansa tersebut dan menganggap wajar jika beberapa pertemuan tidak diumumkan.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kritik dari Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri. Dino mempertanyakan kekurangan komunikasi dalam pertemuan internasional yang melibatkan Presiden Prabowo, mengingat ia mengungkapkan bahwa pada sidang PBB di New York tahun lalu, Presiden Finlandia telah menyampaikan permohonan untuk bertemu, namun tidak ada respons yang diterima.
Perluasan Pertemuan Bilateral
Dino juga menyoroti kurangnya respons terhadap permintaan pertemuan bilateral dari kepala pemerintahan negara ASEAN selama KTT di Cebu, Filipina. Dalam video di akun X miliknya, ia menggagas formula “1 plus 8” sebagai solusi agar Presiden dapat memanfaatkan forum internasional untuk bertemu tidak hanya membacakan pidato, tetapi juga melakukan pertemuan dengan minimal delapan kepala negara lainnya.
“Kenapa delapan? Karena nampaknya angkat lapan adalah favorit Presiden yang juga dikenal sebagai 08,” ungkap Dino, memberi penekanan pada pentingnya penguatan jaringan diplomatik Indonesia di tingkat regional dan global.
Pentingnya Strategi Diplomasi yang Efektif
Teddy menyimpulkan bahwa praktik diplomasi yang baik membutuhkan strategi yang tepat dalam menentukan pertemuan-pertemuan penting. Dalam menyikapi kritik, ia menegaskan bahwa menjaga hubungan yang baik dengan negara lain tetap menjadi prioritas, meski beberapa pertemuan mungkin tidak diumumkan ke publik.
Hal ini menunjukkan pendekatan pragmatis yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan misi diplomatiknya. Dengan memperhatikan ragam pertimbangan di balik keputusan pertemuan-pertemuan tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjalin hubungan luar negeri yang lebih efektif dan strategis di masa mendatang.
