Jakarta, Maret.id — Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan tantangan dalam pelaksanaan tugas pengawalan program prioritas pemerintah akibat terbatasnya anggaran. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 3 Juni 2026, ia menyatakan bahwa anggaran perjalanan dinas KSP saat ini hanya sekitar Rp3 miliar per tahun.
Anggaran yang Tidak Memadai
Dudung menjelaskan bahwa anggaran tersebut harus dibagi untuk empat deputi yang ada di KSP, sehingga masing-masing hanya memiliki alokasi sekitar Rp750 juta per tahun. “Nah saat ini Pak Ketua, penguasa anggaran ini kita masih berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Jadi, Rp3 miliar ini harus dibagikan untuk empat deputi, bukan satu hari,” ungkapnya.
Ia menceritakan pengalamannya saat ingin melakukan investigasi terkait masalah kampung nelayan di Palembang, di mana jadwal keberangkatannya harus diubah setelah mendapatkan panggilan dari Presiden. Namun, perubahan tersebut tidak dapat didanai oleh anggaran yang ada. “Kata sekretaris saya, Pak Dudung ini harus pakai uang pribadi karena di datanya, di anggarannya cuma segini,” ujarnya.
Keterbatasan yang Dialami KSP
Dudung, yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menegaskan bahwa pengalaman ini belum pernah ia rasakan selama berkarier di TNI. Ia menilai keterbatasan anggaran KSP sangat berbeda dengan dukungan yang diterima oleh institusi lain yang pernah dipimpinnya. “Ini baru kali ini kita betul-betul mengalami bottleneck,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu penyebab terbatasnya anggaran KSP adalah karena pengelolaannya masih berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Padahal, KSP seringkali mendapatkan tugas untuk menangani berbagai persoalan strategis yang melibatkan lintas kementerian serta pemerintah daerah hingga badan usaha milik negara (BUMN).
Harapan untuk Penganggaran Mandiri
Oleh karena itu, Dudung berharap agar KSP bisa memiliki skema penganggaran yang lebih mandiri, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut dapat berjalan lebih optimal. “Artinya perlu anggaran, Pak. Mudah-mudahan Pak Ketua nanti bisa menjembatani kami,” pungkasnya.
Pernyataan Dudung ini menggambarkan realitas yang dihadapi oleh lembaga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program-program strategis pemerintah. Terbatasnya anggaran sangat berpotensi menghambat efektivitas dalam menjalankan tugas negara yang lebih luas.
