Jakarta, Maret.id — Proses hukum yang sedang berlangsung terhadap Dadan Hindayana, Kepala Badan Geologi Nasional (BGN) yang diangkat oleh mantan Presiden Joko Widodo, menunjukkan pergeseran politik yang signifikan antara dua tokoh besar, Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Masyarakat kini mempertanyakan kepercayaan yang diberikan Prabowo kepada Dadan, khususnya dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketidakpuasan Publik Terhadap Dadan
Analis politik, Saiful Huda Ems, mengemukakan bahwa selama ini Dadan tidak pernah mendapatkan teguran dari Prabowo, meskipun banyak kebijakan dari BGN yang dianggap mencurigakan dan anggarannya sangat tinggi. “Karena selama ini Dadan tidak pernah ditegur Prabowo meski banyak sekali kebijakan di BGN yang anggarannya sangat fantastis di luar nalar,” ujar Saiful dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pada 4 Juni 2026.
Saiful pun memberikan pandangannya bahwa dugaan korupsi yang menjerat Dadan menunjukkan bahwa Jokowi dan Prabowo sudah mulai berseberangan, memunculkan pertanyaan terkait kelanjutan kerjasama politik antara keduanya. Dadan Hindayana diangkat sebagai Kepala BGN pada 19 Agustus 2024 di akhir masa kepresidenan Jokowi, yang kini berlanjut di era Prabowo Subianto.
Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis
Dadan, sebagai orang kepercayaan Jokowi, bertanggung jawab atas program yang sumber dananya berasal dari pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan. Program Makan Bergizi Gratis, yang diharapkan dapat meningkatkan nutrisi masyarakat, kini justru mendapatkan sorotan tajam seiring munculnya kasus penggelapan anggaran. “Karena Prabowo sudah mulai kebingungan mendengar suara rakyat yang terus menerus gaduh menghujat Dadan. Dadan dianggap oleh publik sudah kelewat batas menggelembungkan berbagai anggaran MBG,” tutup Saiful.
Pembongkaran Kasus Korupsi
Pada Rabu, 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka korupsi terkait pengelolaan program Makan Bergizi Gratis untuk tahun anggaran 2025-2026. Penetapan tersangka ini semakin menguatkan indikasi bahwa ada permasalahan serius di dalam pengelolaan program tersebut.
Keputusan ini suatu langkah berani dari Prabowo, yang sebelumnya diketahui memiliki hubungan baik dengan Dadan. Kini, situasi ini menggambarkan ketegangan dalam struktur pemerintahan dan menandakan bahwa Prabowo harus mengambil tanggung jawab di hadapan publik atas tindakan yang diambilnya. Masyarakat menantikan langkah selanjutnya dari Presiden dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini.
