Jakarta, Maret.id — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan rasa berat hatinya terkait pergantian pejabat di Kementerian, mengingat situasi yang sedang dihadapi para pejabat tersebut berkaitan dengan penyelidikan hukum. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat acara Rapat Konsolidasi Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juni 2026.
Komitmen untuk Tidak Mengintervensi Proses Hukum
Prabowo menegaskan bahwa ia enggan berkomentar terlalu jauh karena khawatir dianggap mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung. “Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum,” ujar Prabowo. Dia menekankan pentingnya untuk menjaga jarak dari proses legal, sambil tetap mengambil keputusan yang diperlukan untuk kepentingan negara.
Pertimbangan Moral dalam Penggantian Pejabat
Meskipun terpaksa mengambil langkah drastis, Prabowo mengakui bahwa mengganti para pejabat yang sebelumnya dipercayainya bukanlah hal yang mudah. “Tidak bisa saya tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih, karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa keputusan semacam itu selalu melibatkan pertimbangan moral yang dalam serta tanggung jawab yang besar.
Kasus Dugaan Korupsi di MBG
Pada sore hari yang sama, Kejaksaan Agung mengumumkan penetapan Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi berkaitan dengan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026. Penetapan ini menjadi sorotan publik dan memicu diskusi lebih lanjut mengenai integritas dalam pemerintahan.
Prabowo menekankan bahwa mengelola tanggung jawab sebagai pejabat publik tidaklah ringan, terutama ketika terpaksa menghadapi situasi merugikan seperti ini. “Memilih untuk menggantikan mereka adalah keputusan yang berat, tetapi tanggung jawab negara harus diutamakan,” katanya. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
