Hentikan Praktik Transaksional; Tingkatkan Transparansi dalam Pembukaan Dapur MBG!
Jakarta, Maret.id — Asep Romy, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Jawa Barat, menilai bahwa pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan langkah tegas Presiden Prabowo Subianto menyikapi serangkaian skandal yang mencuat di organisasi tersebut. Isu yang beredar mencakup dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, serta praktik ilegal dalam penyaluran izin pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan Tegas dari DPR
Romy menegaskan bahwa DPR sangat menyesalkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang di tubuh BGN. Dia menekankan bahwa kegagalan tata kelola oleh pimpinan sebelumnya sangat mencederai semangat program MBG yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Dia mengingatkan untuk tidak ada pihak yang memanfaatkan program ini demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Legislator yang juga merupakan wakil dari daerah pemilihan Jawa Barat ini mendesak agar pimpinan baru BGN segera melakukan pembersihan total. Menurutnya, sistem lama telah terbukti tidak transparan, apalagi ketika BGN menutup portal kemitraan secara sepihak. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga membuka celah bagi oknum yang melakukan percaloan izin untuk dapur MBG.
Desakan untuk Transparansi dan Profesionalisme
Asep Romy menyerukan agar proses verifikasi SPPG ke depan dilakukan dengan prinsip terbuka dan profesional. “Ini penting untuk menghilangkan praktik pungutan liar,” tuturnya sambil memperingatkan pimpinan baru agar tidak memanfaatkan isu transaksional. “Kredibilitas program prioritas harus dipertaruhkan,” tambahnya.
Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi terhadap langkah cepat yang dilakukan Presiden Prabowo dalam mengevaluasi kepemimpinan BGN. Tindakan ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa program strategis nasional dengan nilai triliunan rupiah harus dikelola dengan bersih, profesional, dan berorientasi kepada rakyat.
Meningkatkan Kualitas Gizi dan Pengawasan Pangan
Harapan Romy adalah agar momentum pergantian ini dapat dimanfaatkan untuk membenahi sistem distribusi logistik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menggarisbawahi perlunya BGN untuk memprioritaskan pasokan gizi bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, guna menekan angka stunting di Indonesia.
Dia juga mengingatkan bahwa pengawasan keamanan pangan harus diperketat. “Kami tidak ingin terulang kasus keracunan massal. Manajemen SPPG harus menerapkan standar operasional yang ketat, mulai dari survei pasar hingga penyajian makanan yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari Kementerian Kesehatan,” pungkasnya.
