Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah munculnya sejumlah kasus keracunan makanan di kalangan siswa penerima manfaat. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa keselamatan anak-anak sekolah adalah prioritas utama pemerintah, dan upaya untuk memperbaiki tata kelola program BGN yang dinilai memiliki banyak kelemahan harus segera dilaksanakan.
Ekonom dari Paramadina, Handi Kurniawan, menjelaskan bahwa kritik-kritik yang dilayangkan kepada program MBG mencerminkan keprihatinan masyarakat atas kondisi kesehatan anak-anak. “President Prabowo mendengar masukan dari banyak pihak, dan kasus keracunan ini adalah alarm yang harus direspons dengan sanksi tegas,” tegas Handi dalam sebuah konferensi pers pada Kamis, 4 Juni 2026.
Indikator Kesuksesan Program MBG
Handi, yang juga merupakan pengurus DPP PKS, menekankan bahwa indikator utama kesuksesan program MBG adalah higienitas serta pemenuhan gizi yang riil, bukan hanya kecepatan dalam menghabiskan anggaran. Ia menyarankan agar dilakukan reformasi total manajemen dan penegakan disiplin yang ketat terhadap Standard Operating Procedure (SOP). “Pelanggaran SOP di internal BGN harus segera dibersihkan demi menjaga integritas distribusi makanan di lapangan,” tambahnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG. “Anggaran besar ini merupakan pertaruhan besar bagi pemerintah. Jangan sampai justru menjadi sumber bancakan baru yang meninggalkan jejak negatif bagi pemerintah,” ungkap Handi. Dengan perombakan yang diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan anggaran MBG, diharapkan kualitas makanan yang diterima oleh anak-anak juga dapat meningkat.
Fokus pada Kebutuhan Dalam Negeri
Wakil Rektor Paramadina ini menyatakan bahwa kepemimpinan baru di dalam program MBG harus mampu menyudahi polemik yang tidak perlu, termasuk rencana perluasan program hingga ke luar negeri. “Kebutuhan anak-anak di dalam negeri harus menjadi prioritas utama,” tegas Handi.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan logistik di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang saat ini masih mengalami berbagai kendala. “Manajemen baru MBG diharapkan mampu menghentikan kebocoran anggaran. Kuncinya terletak pada sistem pengawasan yang ketat terhadap dapur umum serta mitra penyedia makanan dari hulu ke hilir,” paparnya lebih lanjut.
Harapan untuk Masa Depan
Dalam situasi yang penuh tantangan ini, Handi berharap agar pemerintah dapat mengimplementasikan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kualitas dan distribusi makan bagi anak-anak di Indonesia. Ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga tentang masa depan generasi penerus bangsa. “Komitmen ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola program-progam sosial yang menyentuh langsung kehidupan rakyat,” demikian ujarnya.
