Jakarta, Maret.id — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI), Dedi Siregar, menilai penonaktifan sejumlah pejabat di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang terlibat dalam proses hukum merupakan langkah yang tepat. Dedi menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangannya pada Kamis, 4 Juni 2026.
Tanggung Jawab Moral Pimpinan
Dedi menggarisbawahi bahwa tindakan tersebut mencerminkan tanggung jawab moral dan komitmen pemerintah terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurutnya, langkah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto ini menunjukkan kepemimpinan yang tidak mencampuri proses hukum.
“Tindakan Menteri Agus Andrianto memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, independen, dan transparan,” ujar Dedi. Ia menilai bahwa penonaktifan pejabat yang terjerat perkara adalah langkah yang perlu diambil untuk mendukung integritas pemerintah.
Kepatuhan Terhadap Proses Hukum
Menteri Agus Andrianto sebelumnya memutuskan untuk menonaktifkan sejumlah pejabat yang tersangkut perkara yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menekankan pentingnya sikap kooperatif dari seluruh jajaran Kemenimipas dalam mendukung proses hukum yang sedang berlangsung.
“Tidak ada perlindungan bagi siapa pun yang terlibat dalam kasus korupsi,” tegas Dedi, merujuk pada komitmen Menteri Agus untuk menegakkan prinsip keadilan. DPP LPPI menilai tindakan ini sebagai penghormatan terhadap prinsip-prinsip good governance yang selalu ditekankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pentingnya Reformasi Birokrasi
Menteri Agus menekankan bahwa kasus yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nonaktif, Silmy Karim, seharusnya menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola di internal kementerian. Ia menyampaikan bahwa langkah-langkah proaktif diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
“Proses hukum yang berjalan wajib kita dukung, dan saya meminta semua pihak bersikap akomodatif terhadap proses tersebut,” ujar Agus pada hari yang sama. Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dengan pengawasan dan reformasi yang ketat, harapan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin terbuka lebar, menciptakan ruang bagi perbaikan dan transparansi dalam pemerintahan.
