Pejabat Harus Taat Hukum, Tak Ada Kebal di Era Prabowo!

Jakarta, Maret.id — Pengamat politik, Adi Prayitno, menyampaikan bahwa sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi telah menjadi komitmen yang konsisten sejak awal masa pemerintahannya. Prabowo bahkan secara terbuka memerintahkan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk bertindak tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pengecualian.
Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi
“Negara tidak boleh kalah dengan para koruptor, dan jangan ada warga negara yang melakukan korupsi hanya untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegas Adi Prayitno pada Jumat, 5 Juni 2026. Menurutnya, komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi merupakan salah satu faktor pendorong tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam kurun waktu satu tahun tujuh bulan pemerintahan berjalan, berbagai kasus korupsi besar berhasil diungkap. Respons masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum ini cukup positif. “Dari berbagai survei, salah satu alasan tingginya kepuasan publik terhadap pemerintah saat ini adalah karena pemberantasan korupsi dianggap berada di jalur yang benar,” tambahnya.
Peringatan untuk Pejabat Negara
Adi juga menyoroti pentingnya kasus yang menimpa mantan pimpinan BGN sebagai peringatan keras bagi seluruh pejabat negara. Ia menekankan bahwa setiap anggaran negara harus dikelola secara akuntabel dan transparan, serta digunakan sesuai dengan amanat undang-undang. “Ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik. Uang rakyat harus dikelola dengan baik dan sesuai aturan,” ujar Adi.
Ia meyakini bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggar hukum. Pejabat negara, mulai dari menteri hingga kepala daerah, harus menyadari bahwa kedekatan mereka dengan kekuasaan tidak menjadikan mereka kebal hukum. “Kinerja pemerintahan Prabowo menunjukkan tidak ada toleransi atau kompromi terhadap pelanggaran hukum. Siapa pun yang terbukti bersalah pasti akan ditindak,” tegasnya.
Dukungan Publik yang Kuat
Adi menekankan bahwa setiap langkah pemberantasan korupsi yang diambil oleh aparat penegak hukum biasanya mendapatkan dukungan dari masyarakat. Upaya ini harus terus diperkuat untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku korupsi. “Jangan pernah merasa tidak tersentuh hukum. Setiap pemberantasan korupsi pasti mendapatkan dukungan publik. Semoga para koruptor bisa ditindak tegas, dan tidak ada lagi tempat bagi mereka di negara ini,” pungkasnya.





