Jakarta, Maret.id — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa konsistensi dalam administrasi laporan keuangan pemerintah daerah terjaga dengan baik. Pernyataan ini disampaikan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat, 5 Juni 2026, sebagai respons terhadap hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta secara proaktif menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Ia mencatat bahwa tingkat pelaporan Pemprov DKI melebihi target laporan nasional yang telah ditetapkan. “Saat ini, kita berada di atas 87 persen, sementara target nasional berada di kisaran 77 hingga 78 persen,” imbuhnya.
Tradisi Baru Transparansi Keuangan
Untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemprov DKI Jakarta memulai tradisi baru dengan melaporkan kondisi keuangan daerah sebelum adanya laporan resmi dari BPK. Gubernur Pramono menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari. “WTP bagi Pemerintah DKI Jakarta bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan kesiapan dan transparansi sistem keuangan pemerintah,” jelasnya.
Komitmen Menyelesaikan Masalah Riil
Pramono juga menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam menyelesaikan isu-isu riil yang ada di lapangan. Ia menyoroti masalah lambannya operasional JPO Senen meskipun perbaikan telah selesai dilakukan. “Masalah komunikasilah yang sering menghambat proses ini,” tandasnya. Hal ini menunjukkan pentingnya penyampaian informasi yang efektif di antara berbagai instansi pemerintah untuk memastikan pelayanan publik dapat berlangsung dengan lancar.
Dengan berbagai upaya tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pramono mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengatasi tantangan-tantangan yang masih ada demi kemajuan Jakarta.
