Aktivis Desak RUU HAM Segera Diberlakukan untuk Melindungi Hak Dasar Warga Negara!
Jakarta, Maret.id — Aktivis 98, Jan Prince Permata, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Asasi Manusia (HAM) seharusnya dipandang sebagai upaya strategis pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan HAM nasional. Dalam pandangannya, penguatan lembaga independen sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas negara dalam penerapan kewajiban HAM.
Pentingnya Lembaga Nasional HAM
Menurut Jan Prince, yang juga pernah menjabat sebagai Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) pada periode 2002-2005, penguatan Lembaga Nasional HAM (LNHAM) seperti Komnas HAM adalah hal yang krusial. “Fungsi pengawasan, pemantauan, kajian, rekomendasi, dan perlindungan HAM harus berjalan secara independen di luar struktur pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 5 Juni 2026.
Mantan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2019-2024 ini menekankan bahwa walaupun pemerintah memiliki tanggung jawab eksekutorial dalam pelaksanaan P5HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM), tetap dibutuhkan pengawasan yang kuat dari lembaga independen. “Pemerintah bertugas menjalankan kewajiban P5HAM, sedangkan LNHAM memastikan kewajiban itu berjalan optimal, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” jelasnya.
Strategi Tenaga Ahli
Menanggapi kritik yang muncul terkait masuknya tenaga ahli dalam LNHAM, Jan Prince menilai bahwa ini bukanlah bentuk intervensi, melainkan sebuah langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. “Tenaga ahli bukan instrumen intervensi pemerintah, tetapi dukungan profesional agar LNHAM bisa bekerja lebih efektif, berbasis keahlian, dan responsif terhadap perkembangan isu HAM yang semakin kompleks,” tegas Jan.
Ia juga mengkritik pandangan yang menyebut bahwa RUU HAM dapat mengurangi peran Komnas HAM. Menurutnya, pembahasan RUU ini di Parlemen harus dilakukan secara terbuka, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi yang memperhatikan isu-isu HAM.
RUU HAM Sebagai Penguatan Perlindungan Warga Negara
Jan menekankan bahwa RUU HAM harus diarahkan untuk memperkuat perlindungan warga negara. “Oleh karena itu, LNHAM harus diperkuat sebagai lembaga independen, profesional, dan akuntabel,” ujarnya bersemangat. Jan Prince Permata menyatakan bahwa keterlibatan luas dalam pembahasan RUU ini tidak hanya penting untuk transparansi, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua suara dan kepentingan terkait HAM didengar dan diperhatikan dalam proses legislatif.
