Jakarta, Maret.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menyelidiki dan mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, yang mendukung langkah KPK dalam menangani permasalahan tersebut.
Pentingnya Pengungkapan Kasus
Menurut Sugiat, pengungkapan kasus ini sangat penting untuk mencegah terulangnya praktik penyalahgunaan kewenangan di institusi pemerintahan. “Kami dari Komisi XIII mendukung penuh upaya aparat penegak hukum, khususnya KPK, untuk membongkar dan menuntaskan seterang-terangnya kasus yang menimpa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 5 Juni 2026.
Sugiat menilai bahwa kasus yang melibatkan kementerian yang baru dibentuk ini menjadi pukulan bagi upaya perbaikan tata kelola sektor imigrasi dan pemasyarakatan. Ia berharap proses penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka, melainkan mampu mengungkap seluruh rangkaian perkara dengan transparansi yang penuh.
Harapan untuk Proses Penyidikan yang Transparan
“Kita berharap ini bisa dibongkar dan dituntaskan seterang-benderangnya supaya menjadi efek jera bagi aparatur lainnya sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang,” lanjutnya. Sugiat menegaskan pentingnya kejelasan dalam penyidikan agar dapat memberikan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap proses administrasi publik.
Lebih lanjut, Sugiat menilai penanganan perkara yang melibatkan pejabat negara mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi aparatur negara yang menyalahgunakan jabatan, meskipun sudah sering diingatkan untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas mereka.
Tindakan KPK dan Penahanan Pejabat
Diketahui, KPK telah menahan Silmy Karim bersama tujuh orang lainnya sehubungan dengan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Dalam proses penyidikan tersebut, KPK juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dalam berbagai mata uang asing, logam mulia, serta kendaraan bermotor.
KPK akan terus melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus ini dapat diungkap dan dipertanggungjawabkan. Sugiat menambahkan bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh kementerian agar mematuhi norma dan etika yang ada.
