Jakarta, Maret.id — Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti isu rintangan yang dihadapi oleh Menteri Keuangan Purbaya dalam menjalankan misi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, lemahnya dukungan politik menjadi faktor utama dalam tantangan yang dihadapi oleh Purbaya.
Rocky berpendapat bahwa situasi ini menciptakan perhatian publik terhadap posisi Menteri Keuangan di Jakarta. “Kita mendengar Purbaya menganggap bahwa dia tidak memiliki dukungan politik yang kuat untuk melaksanakan misi presiden,” jelas Rocky dalam diskusi yang diunggah di kanal YouTube Hersubeno Point, pada Senin, 8 Juni 2026.
Agenda Konsumtif dan Dilema Anggaran
Rocky mengemukakan bahwa Presiden Prabowo memiliki sejumlah agenda yang sangat konsumtif dan menguras anggaran negara. Dalam konteks ini, siapapun yang menjabat sebagai Menteri Keuangan akan dihadapkan pada dilema kompleks. “Kita tahu bahwa siapapun yang jadi Menteri Keuangan terpaksa berhadapan dengan kondisi tersebut,” ujarnya.
Ia menilai ambisi Presiden, meskipun mencerminkan visi sosialistis yang positif, tidak sejalan dengan realitas terbatasnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Dalam ilmu kebijakan publik, semua ambisi politik pada akhirnya terikat oleh satu hal itu, yaitu APBN,” tegasnya.
Rekomendasi Ekonom dan Austerity
Rocky mencanangkan perlunya figur seperti Chatib Basri untuk mengelola kebijakan keuangan negara. “Dengan kehadiran Chatib, kita dapat memahami penerapan kebijakan penghematan yang diperlukan dalam kondisi saat ini,” katanya. Menurut Rocky, jika Chatib dilibatkan, ia mungkin akan meminta untuk menertibkan anggaran pemerintah yang dianggap terlalu boros.
Ia mengacu pada rekam jejak Chatib Basri yang memiliki latar belakang akademis di Harvard Kennedy School for Government dan dikenal dengan pandangan ekonomi Keynesian. “Pendidikan dari universitas terkemuka dapat mempengaruhi kebijakan di Indonesia,” ungkap Rocky.
Pertarungan Mazhab Ekonomi
Rocky juga mencerminkan adanya pertarungan antara dua mazhab ekonomi di Indonesia, yaitu Keynesian dan monetary. “Mazhab Purbaya lebih cenderung pada pendekatan monetary, sedangkan Chatib Basri mewakili perspektif Keynesian,” jelasnya. Perdebatan ini tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik global.
“Orang bertanya mengapa Indonesia ragu mengikuti mazhab Purbaya secara ketat dan lebih cenderung mempertimbangkan risiko yang terkait dengan pendekatan Keynesian,” tuturnya. “Ini adalah isu yang lebih besar daripada sekadar teori ekonomi; ini adalah perdebatan yang meluas ke dalam konteks politik global yang kompleks,” pungkasnya.
Dalam konteks ini, debat tentang kebijakan ekonomi dan peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi tidak hanya menjadi perhatian para akademisi, tetapi juga masyarakat luas yang merasakan dampaknya.
