Jakarta, Maret.id — Ekonom konstitusi Defiyan Cori menyampaikan pandangannya terkait pencapaian visi misi Asta Cita dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam program dan kegiatan pemerintah agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi dan pemerataan keadilan.
Tantangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Defiyan menyebutkan beberapa tantangan yang harus segera diatasi, terutama terkait dengan batasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengingatkan bahwa proporsi alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlalu besar jika dibandingkan dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial yang khususnya menyasar masyarakat miskin.
Dia juga menambahkan bahwa prioritas pembangunan harus diarahkan pada sektor industri pertanian terpadu atau agro industry complex. Dengan langkah ini, diharapkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, serta perikanan dan kelautan dapat berkembang melalui koperasi dan sinergitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendukung upaya swasembada pangan.
Pentingnya Kemandirian Energi
Selanjutnya, Defiyan menyoroti isu transisi energi dan ketahanan energi. Ia menekankan perlunya kemandirian di sektor energi dan sumber daya mineral (SDA) yang harus didukung oleh BUMN strategis. Penguatan posisi BUMN dalam mengelola hajat hidup orang banyak, serta tata kelola laba BUMN oleh Danantara, dinilai sebagai langkah penting untuk mencapai swasembada energi.
Dalam konteks ini, pembangunan sektor perumahan rakyat juga harus menjadi perhatian. Defiyan menjelaskan bahwa aturan SLIK atau BI Checking yang diterapkan oleh OJK serta reformasi Bank Indonesia dan perbankan umum menjadi penghalang akses kredit bagi masyarakat kecil dan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Pembangunan Berbasis Perencanaan yang Konsisten
Lima poin yang diungkapkan Defiyan mencakup penguatan lembaga perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) untuk memastikan konsistensi visi-misi Asta Cita dalam pencapaian target sepuluh tahun ke depan, termasuk Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa tanpa perhatian pada isu-isu tersebut, restrukturisasi perekonomian nasional melalui transformasi kebijakan dan kelembagaan yang tepat akan sulit tercapai di masa depan.
Defiyan juga menekankan bahwa perencanaan strategis yang sudah diatur dalam konstitusi, jika tidak dijalankan lewat kebijakan dan undang-undang, berpotensi menimbulkan kerusakan moral. Ia juga memperingatkan bahwa struktur APBN yang tidak konsisten dalam alokasi dan distribusi anggarannya akan mengakibatkan banyak tujuan tidak dapat tercapai.
“Jumlah anggota kabinet yang gemuk adalah salah satu kendala terbesar dalam membangun organisasi pemerintahan yang efisien dan hemat bagi APBN,” tutupnya, menekankan pentingnya efisiensi dalam struktur pemerintahan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan nasional.
