Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri, menyambut positif pembentukan kementerian khusus untuk pengelolaan haji yang dinilai sebagai sinyal keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo dalam memperbaiki tata kelola haji. Pernyataan itu disampaikan Fahri melalui akun X pada Minggu, 10 Mei 2026.
Perbaikan layanan yang mulai terlihat
Fahri menyatakan perbaikan layanan haji tidak lagi sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang sudah dirasakan jemaah. Ia mencatat peningkatan kualitas layanan, antara lain penyajian makanan yang lebih layak, pelayanan yang lebih tertib, serta kesiapan petugas di lapangan. Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang jelas di era pemerintahan saat ini.
Ia juga memuji upaya pemerintah menjaga biaya haji tetap terjangkau di tengah tantangan pengelolaan antrean jutaan calon jemaah. Fahri berharap sistem antrean dapat terus diperbaiki agar masa tunggu yang kini mencapai puluhan tahun dapat dipersingkat.
Penataan petugas, penertiban travel, dan infrastruktur di Mekkah
Fahri mendukung pembenahan petugas haji, termasuk pelibatan unsur TNI dan Polri dalam pelayanan lapangan, dengan alasan tugas haji membutuhkan kesiapan fisik, disiplin, dan koordinasi yang kuat. Ia mengingatkan catatan buruk di masa lalu dengan mengatakan, “Dulu banyak laporan, petugas haji jangankan menolong, malah ditolong.”
Selain itu, Fahri mengapresiasi langkah pemerintah menertibkan travel haji yang tidak amanah sebagai upaya melindungi masyarakat dari praktik penipuan dan janji palsu. Ia juga menyambut gagasan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah sebagai proyek strategis untuk meringankan beban fisik jemaah selama menunaikan ibadah.
Fahri menegaskan pentingnya pembentukan Kementerian Haji untuk menangani persoalan birokrasi yang selama ini dinilai lambat dan tumpang tindih. Ia menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan agar perbaikan layanan haji tetap konsisten.
Jika konsistensi tersebut terjaga, ujar Fahri, sejarah mungkin akan mencatat bahwa di era pemerintahan Prabowo pelayanan haji tidak hanya membaik, tetapi “naik kelas.”
