Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, meminta agar pemerintah segera menetapkan langkah mitigasi konkret untuk menjaga daya saing industri manufaktur. Permintaan tersebut disampaikan mengingat kenaikan biaya energi, logistik, dan masalah akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang semakin membebani dunia usaha.
Panggilan untuk Tindakan Mitigasi
Dalam rapat kerja yang diadakan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Novita menekankan perlunya tindakan nyata dari pemerintah. Khususnya dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh sektor industri, seperti naiknya biaya produksi yang diimbangi dengan gangguan distribusi logistik dan pemblokiran barcode BBM bersubsidi.
Dia menjelaskan bahwa situasi ini telah menciptakan ketidakpastian dalam dunia usaha, terutama bagi industri kecil dan menengah yang sangat bergantung pada akses energi dan distribusi yang lancar. “Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap dampak berantai ini,” kata Novita.
Pentingnya Pemetaan yang Komprehensif
Politisi dari PDI Perjuangan ini mempertanyakan apakah Kementerian Perindustrian sudah memiliki pemetaan yang mendetail tentang dampak kenaikan biaya produksi akibat fluktuasi harga energi. Ia menegaskan bahwa instrumen mitigasi yang terukur sangat penting, mulai dari insentif fiskal hingga subsidi untuk sektor industri.
Di samping itu, ia juga mengkritik adanya laporan mengenai pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang menyulitkan pelaku usaha, termasuk di sektor logistik dan transportasi. “Ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan ekonomi,” ujarnya.
Koordinasi antar Kementerian yang Diperlukan
Dalam kesempatan ini, Novita juga menegaskan perlunya komunikasi terbuka dan transparan dari setiap kebijakan energi yang diterbitkan. Masyarakat serta pelaku usaha harus mendapatkan informasi yang jelas untuk mencegah kebingungan yang bisa mengganggu aktivitas ekonomi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi antara kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Novita berharap adanya mekanisme koordinasi yang solid untuk menghindari kebijakan yang saling tumpang tindih.
“Pelaku industri tidak boleh menjadi korban dari ego sektoral,” tegasnya, menekankan pentingnya hadirnya negara dalam bentuk kebijakan yang terkoordinasi.
Keputusan yang tidak tepat dalam menghadapi masalah energi dan logistik, lanjutnya, bisa menurunkan daya saing industri nasional. Gangguan distribusi dapat mengakibatkan kepercayaan pasar internasional terhadap sektor manufaktur Indonesia menurun.
“Sektor industri mengalami risiko kehilangan pasar ekspor dan investasi. Ini juga akan berdampak pada lapangan kerja nasional,” ungkap Novita sambil mengingatkan semua pihak akan pentingnya segera diambil langkah strategis.
Dalam penutup, Komisi VII DPR RI berharap agar langkah-langkah yang diambil pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya saing manufaktur Indonesia. “Industri manufaktur adalah salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Negara tidak boleh membiarkan sektor ini berjuang sendirian di tengah tantangan yang semakin besar,” tutupnya.
