Jakarta, Maret.id — Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, mengingatkan bahwa pergantian Kepala Badan Geospatial Nasional (BGN) harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan publik dan tidak dijadikan ajang politik untuk menutupi isu-isu mendasar yang ada. Ia menegaskan, transparansi informasi adalah hak masyarakat, khususnya terkait program-program yang menggunakan anggaran negara dengan jumlah besar.
Rifqi menambahkan, penting untuk memastikan bahwa pergantian pejabat tidak hanya berfungsi sebagai alat pencitraan untuk meningkatkan elektabilitas pihak tertentu. “Jangan sampai pergantian pejabat hanya menjadi instrumen pencitraan untuk membangun elektabilitas, sementara akar persoalan yang sesungguhnya tidak pernah disentuh,” ujarnya dalam rilis pers pada Senin, 8 Juni 2026, yang menyoroti perlunya penyelesaian masalah substansi.
Masalah Tata Kelola dalam Program Kesejahteraan
Masyarakat luas mendambakan program-program kesejahteraan yang dijalankan pemerintah tidak berubah menjadi ladang keuntungan bagi kelompok tertentu. Rifqi menjelaskan bahwa, selain masalah tata kelola yang perlu diperhatikan, pendekatan distribusi makanan secara terpusat tidak akan menyelesaikan masalah gizi nasional yang kompleks. Keberlanjutan dan efektivitas program harus menjadi pusat perhatian agar tidak hanya menjadi wacana.
Dalam konteks ini, Rifqi menekankan bahwa polemik di seputar program-program pemerintah harus menjadi perhatian serius. “Ketika sebuah program terus-menerus diwarnai polemik, persoalan tata kelola, dugaan penyimpangan, hingga keluhan di lapangan, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka,” tambahnya, menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan program.
Pembentukan Lembaga Pengawasan Independen
Rifqi juga menyarankan pembentukan lembaga pengawasan independen yang dapat melibatkan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil. Ia berasumsi bahwa lembaga ini akan mempunyai tugas penting dalam melakukan investigasi, memverifikasi temuan di lapangan, serta memberikan rekomendasi hukum. Usulan ini, menurutnya, diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap implementasi program yang melibatkan dana publik.
“Pentingnya keberadaan lembaga pengawasan ini adalah untuk memastikan setiap kebijakan dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif,” tegasnya. Dalam perkembangannya, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Ketegangan di lapangan terkait distribusi bantuan dan program kesejahteraan yang ada diharapkan dapat ditangani secara efektif, melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan responsif. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan ke depan, masyarakat bisa mendapatkan manfaat maksimal dari program-program yang dijalankan oleh pemerintah.
