Jakarta, Maret.id — Pengamat kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi politik Indonesia saat ini. Dalam sebuah postingan di Facebooknya pada Senin, 8 Juni 2026, Tigor menegaskan bahwa seharusnya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertugas serius untuk menyusun undang-undang yang berfungsi bagi negara.
Kritik Terhadap Elite Politik
Tigor menilai bahwa kerusakan yang dialami oleh negeri ini merupakan dampak dari perilaku partai politik dan elite politik yang tidak bertanggung jawab. Ia menambahkan, “Jadi jangan kaget jika melihat persoalan ijazah palsu tidak akan selesai.” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa masalah keabsahan ijazah di kalangan anggota DPR masih menjadi isu yang krusial dan belum mendapatkan perhatian serius.
Statistik Pendidikan Anggota DPR
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat variasi yang mencolok dalam tingkat pendidikan anggota DPR periode 2024-2029. Dari 229 anggota yang ada, 63 di antaranya hanya memiliki ijazah SMA, sementara 119 orang memiliki gelar Magister (S2), 115 orang berpendidikan Sarjana (S1), 29 orang mencapai gelar Doktor (S3), dan tiga orang memiliki gelar Diploma (D3). Tak mengherankan, 211 anggota lainnya memiliki riwayat pendidikan yang tidak jelas, menambah kekhawatiran atas kompetensi mereka dalam menjalankan tugas legislatif.
Implikasi Terhadap Kualitas Kebijakan
Kondisi pendidikan yang heterogen ini, menurut Tigor, telah memberikan dampak langsung terhadap hasil kerja legislasi di DPR. Sebagai lembaga yang seharusnya berfungsi untuk menciptakan undang-undang yang baik, keberadaan anggota dengan riwayat pendidikan yang tidak jelas menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kualitas kebijakan yang ideal.
Sikap kritis Tigor menggambarkan ketidakpuasan masyarakat terhadap performa para wakil rakyat. Dalam sidang-sidang yang seharusnya membahas isu-isu substansial, perhatian terhadap tugas yang mendasar tampaknya menjadi tantangan yang tak kunjung usai. Tigor berharap agar para anggota DPR lebih memperhatikan integritas dan kualifikasi dalam menjalankan amanah rakyat.
