Jakarta, Maret.id — Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019, Bahlil Lahadalia, secara resmi meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memanggil beliau dengan sebutan “Kakanda”. Permintaan ini disampaikan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII HIPMI yang berlangsung baru-baru ini.
Bahlil menjelaskan bahwa keinginan untuk menggunakan panggilan “Kakanda” tersebut tidak mengurangi rasa hormat, justru diharapkan akan mempererat hubungan antara HIPMI dan Presiden. “Kalau Bapak berkenan, saya izin, Bapak, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami juga ingin memanggil Kakanda Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setuju nggak?” ungkap Bahlil kepada hadirin.
Identitas Budaya HIPMI
Menurut Bahlil, penggunaan sapaan “kanda-dinda” merupakan bagian dari tradisi yang sudah mendarah daging dalam identitas HIPMI. Dia berharap bahwa penggunaan istilah tersebut dapat menghantarkan lebih banyak gagasan dan aspirasi dari organisasi kepada pemerintah. “Tadi kita ada aspirasi, Pak, katanya panggilan ‘kanda-dinda’ itu sebenarnya di HIPMI, Pak,” kata Bahlil, yang disambut tawa dan tepuk tangan dari peserta Munas.
Agenda Munas XVIII HIPMI
Munas XVIII HIPMI kali ini mengusung tema “Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional” dan dihadiri oleh lebih dari 2.000 peserta. Agenda dalam musyawarah tersebut tidak hanya membahas visi dan misi organisasi, tetapi juga untuk menentukan kepemimpinan baru Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI untuk periode 2026-2029.
Perebutan Kursi Ketua Umum
Dalam pemilihan ketua umum BPP HIPMI yang akan datang, terdapat empat kandidat yang bersaing ketat, yaitu Reynaldo Bryan, Ade Jona Prasetyo, Afi Kalla, serta Anthony Leong. Para kandidat diharapkan dapat membawa inovasi dan pengembangan baik bagi HIPMI maupun bagi pengusaha muda di Indonesia.
Bahlil menegaskan pentingnya sinergi antara pengusaha muda dan pemerintah dalam memajukan ekonomi nasional. “Biar lebih dekat, Pak, supaya olahannya cepat masuk,” ujarnya, menekankan perlunya kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintahan untuk menghadapi tantangan ekonomi yang ada saat ini.
