Jakarta, Maret.id — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Dr. Ismail, menyatakan bahwa partainya tidak sepenuhnya menolak penyesuaian harga energi. Namun, menurutnya, besar dan mekanisme dari kenaikan harga Pertamax perlu dievaluasi secara serius.
Evaluasi Kenaikan Harga Pertamax
Ismail mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan harga Pertamax yang baru-baru ini diberlakukan. Ia menekankan bahwa penyesuaian harga seharusnya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fiskal dan fluktuasi harga minyak internasional. “Kenaikan harga yang signifikan, hampir sepertiga dari harga sebelumnya, perlu ditinjau,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Kamis, 11 Juni 2026.
Pentingnya transparansi dalam formulasi penetapan harga BBM juga disoroti oleh Ismail. Ia menyatakan bahwa hal ini esensial agar masyarakat dapat memahami landasan dari kebijakan yang diterapkan. “Kami meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat kecil, kelompok menengah yang rentan, serta pelaku usaha kecil yang terpengaruh,” tambahnya.
Dampak Kenaikan Harga terhadap Masyarakat
Ismail menjelaskan bahwa kenaikan harga Pertamax berpotensi menyebabkan pergeseran konsumen dari Pertamax Series ke bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite. “Jika ini tidak diantisipasi, maka akan ada peningkatan beban subsidi energi dan masalah dalam distribusi dapat timbul,” ujarnya. Ia memperingatkan bahwa konsumen yang beralih ke Pertalite akan menyebabkan peningkatan konsumsi BBM subsidi, yang berujung pada kelangkaan dan antrean di beberapa daerah.
Ia juga menekankan bahwa kelompok kelas menengah yang tidak memiliki akses terhadap program bantuan sosial akan paling merasakan dampak dari kebijakan ini. “Migrasi konsumen dari Pertamax Series ke Pertalite akan sulit dihindari. Kelompok ini, yang biasanya tidak mampu mendapatkan subsidi, akan mengalami kesulitan lebih besar,” jelas Ismail.
Menuju Energi yang Ramah Lingkungan
Selain membahas dampak ekonomi, PKS mengajak pemerintah untuk menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk mempercepat agenda ketahanan energi nasional dan transisi ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Ismail menekankan pentingnya mempercepat elektrifikasi kendaraan, khususnya untuk transportasi umum, serta meningkatkan infrastruktur pendukung untuk kendaraan listrik.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali insentif untuk kendaraan listrik dan mendorong pengadaan kendaraan dinas pemerintah menuju penggunaan kendaraan listrik, bukan kendaraan berbahan bakar bensin atau hybrid,” tandasnya. Ia juga mendesak agar pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dipercepat, agar ekosistem kendaraan listrik menjadi lebih siap dan masyarakat memiliki pilihan transportasi yang lebih efisien serta berkelanjutan.
“Percepatan elektrifikasi kendaraan harus diimbangi dengan peningkatan infrastruktur pendukung, termasuk memperluas jaringan SPKLU di berbagai wilayah Indonesia,” tegas Ismail di akhir pernyataan.
