Jakarta, Maret.id — Dalam kunjungan bilateral yang dijadwalkan, Indonesia dan India akan memfinalisasi kontrak pengadaan rudal BrahMos. Rudal ini direncanakan untuk ditempatkan di beberapa jalur perairan strategis, termasuk Selat Malaka, yang menjadi salah satu pengawasan penting bagi kedua negara.
Kendala Ekonomi dan Pertahanan
Di tengah berbagai klaim mengenai kemampuan rudal supersonik tersebut, Konsultan Marapi Consulting and Advisory yang memiliki spesialisasi dalam industri dan pasar pertahanan, Alman Helvas Ali, mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan aspek fiskal dan kebutuhan strategis secara matang sebelum memutuskan pengadaan. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum sepenuhnya siap untuk mendukung peningkatan belanja pertahanan yang signifikan.
“Pengeluaran pertahanan harus dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan perencanaan pertahanan strategis. Keputusan untuk pengadaan sistem rudal harus memperhatikan kesehatan keuangan negara,” ungkap Alman dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta.
Keterbatasan Jangkauan Rudal BrahMos
Rudal BrahMos versi ekspor yang ditawarkan kepada Indonesia memiliki jangkauan maksimal sekitar 290 kilometer. Pembatasan ini diterapkan agar sesuai dengan aturan internasional, yaitu Missile Technology Control Regime (MTCR). Meskipun rudal ini memiliki kecepatan tinggi hingga Mach 2,8, jangkauan tersebut dinilai masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Beberapa pihak juga mempertanyakan efektivitas penggunaan sistem ini dalam skenario pertempuran modern. Penggunaan rudal BrahMos oleh India dalam konflik dengan Pakistan pada Mei 2025 dinilai memunculkan sejumlah isu, termasuk laporan tentang penyimpangan lintasan rudal akibat gangguan elektronik.
Pertimbangan Sumber Daya Manusia dan Investasi
Di dalam negeri, pengadaan BrahMos mengundang perhatian dari kalangan pengamat pertahanan. Analis dari Indonesia Institute for Defense and Strategic Studies (Lesperssi), Beni Sukadis, menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia yang akan mengoperasikan sistem ini. Pemeliharaan kendaraan peluncur juga menjadi faktor penting untuk menjaga kemampuan tempur dalam jangka panjang.
Lebih lanjut, efektivitas tambahan yang ditawarkan BrahMos dibandingkan dengan sistem yang saat ini dimiliki oleh TNI Angkatan Laut menjadi bahan pembicaraan. Saat ini, TNI AL mengoperasikan rudal anti-kapal Exocet MM40 Block-3 buatan Prancis yang memiliki jangkauan 180 hingga 200 kilometer. Dengan demikian, BrahMos menawarkan tambahan jangkauan sekitar 90 hingga 110 kilometer dengan nilai investasi yang jauh lebih besar.
Rencana pembelian tiga sistem rudal BrahMos melibatkan fasilitas pinjaman dari bank nasional India senilai 450 juta dolar AS. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan kontrak penjualan tiga sistem serupa kepada Filipina pada 2022 yang mencapai 375 juta dolar AS. Kenaikan harga ini memunculkan pertanyaan mengenai spesifikasi, dukungan operasional, atau komponen lain yang mempengaruhi biaya.
Alman menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya soal harga, tetapi juga kemampuan negara untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan kesehatan fiskal. Ia berpendapat bahwa setiap pengadaan alutsista harus berada dalam kerangka strategi pertahanan jangka panjang dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap investasi pertahanan dapat memberikan nilai strategis yang sepadan, tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap anggaran negara di masa depan.
