Jakarta, Maret.id — Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Dudung Abdurachman, mengungkapkan temuan mengejutkan terkait ketidaksesuaian antara jumlah dapur umum yang beroperasi dan jumlah penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa idealnya satu dapur harus melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan banyak dapur hanya melayani antara 1.000 hingga 1.500 penerima manfaat.
Dudung menjelaskan bahwa saat ini terdapat 27.877 dapur yang beroperasi, sementara total penerima manfaat mencapai sekitar 63 juta orang. “Kalau kita hitung, seharusnya hanya perlu 22 ribu dapur, bukan 27 ribu,” kata Dudung. Ia mempertanyakan kemana hilangnya sekitar 5.000 dapur yang seharusnya bisa menyuplai lebih banyak penerima manfaat. Ini menjadi sorotan penting mengingat potensi manfaat yang tidak tersalurkan dengan optimal.
Kebijakan Penetapan Titik SPPG yang Kontroversial
Selain itu, KSP juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan penetapan titik Satuan Pusat Penyaluran Gabah (SPPG) yang dinilai menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Menurut Dudung, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, hanya 30 kabupaten yang termasuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, pejabat sebelumnya telah menambah definisi bahwa desa yang berjarak lebih dari 30 menit dari SPPG terdekat dianggap belum terlayani.
“Ini mengakibatkan lahirnya 8.617 titik melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala badan terdahulu,” ungkap Dudung. Dari jumlah tersebut, terdapat 6.138 lokasi yang telah memperoleh surat keputusan (SK), yang ditandatangani oleh mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya. Dokumen ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, karena dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.
Potensi Keuntungan dari SPPG
Dudung mengemukakan potensi keuntungan besar yang dapat diperoleh dari kepemilikan titik SPPG. Misalnya, penerima SK SPPG dapat memulai pembangunan awal dengan modal sekitar Rp100 juta untuk fondasi, sementara pembangunan fasilitas total diperkirakan mencapai Rp1,25 miliar dengan kerjasama pihak lain. BGN, menurut Dudung, akan menyewa lokasi selama empat tahun dengan pembayaran di muka sebesar Rp4,8 miliar.
“Jika kita hitung, setelah dikurangi modal awal, pemilik titik SPPG masih mendapatkan keuntungan sebesar Rp3,5 miliar,” jelas Dudung. Ia menekankan bahwa keuntungan tersebut dapat diperoleh dari kontrak sewa yang dibayar dimuka, yang memberikan insentif ekonomi bagi para pelaku yang terlibat dalam proyek tersebut.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam kesempatan yang sama, Dudung menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program pemerintah. Ia berharap penemuan-penemuan ini dapat mendorong perbaikan dalam pengelolaan dapur umum dan titik SPPG, sehingga manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat dapat tersalurkan lebih efektif.
“Dengan evaluasi yang akurat dan pengelolaan yang baik, kita dapat memastikan bahwa bantuan dan sumber daya pemerintah sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkas Dudung. Hal ini menunjukkan komitmen KSP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan setiap program pemerintah yang ada.
