Jakarta, Maret.id — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengungkapkan komitmennya untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi dalam jajarannya. Desakan untuk menjaga integritas dalam pelayanan publik ditegaskan oleh politikus PKS, Meity, yang menilai tindakan tersebut perlu diimbangi dengan penegakan yang menyeluruh.
Tindakan Pemberantasan Pelanggaran
Agus Andrianto telah melaporkan bahwa pihaknya telah menindak ratusan pelanggaran yang mencakup kategori ringan, sedang, hingga berat. Dalam proses tersebut, sebanyak 90 pegawai telah diberhentikan akibat melakukan pelanggaran. “Integritas ini adalah dasar dalam menjaga sistem pelayanan publik dari penyimpangan yang dilakukan oleh aparat secara individu maupun terorganisasi,” ujar Meity saat memberikan dukungannya.
Penangkapan Pejabat Imigrasi
Wacana untuk bersih-bersih semakin menguat setelah pada 4 Juni 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap delapan pejabat di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. Tindakan ini menunjukkan langkah nyata dari pemerintah untuk membersihkan institusi dari praktik korupsi dan penyimpangan lainnya.
Harapan untuk Penegakan Integritas
Meity berharap agar upaya penegakan integritas tidak hanya menyasar jajaran imigrasi, melainkan juga mencakup lingkungan pemasyarakatan secara keseluruhan. Dia menekankan bahwa langkah ini harus dilakukan dengan konsisten dan tanpa pilih kasih agar kepercayaan publik terhadap institusi dapat terjaga. “Di ranah ini masih banyak temuan penyimpangan yang dilakukan petugas, seperti dugaan keterlibatan oknum dalam jual beli ruangan dan peredaran narkoba,” tambahnya.
Dia juga menyatakan bahwa isu peredaran narkoba yang melibatkan petugas di dalam lapas sudah menjadi rahasia umum. Dalam beberapa pengungkapan kasus peredaran narkoba di Sulawesi Selatan, terungkap bahwa jaringan tersebut sebagian dioperasikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. “Jadi, saya berharap penegakan integritas ini berlangsung menyeluruh di lingkup Imigrasi dan Pemasyarakatan,” tegasnya.
Langkah-langkah konkret yang diambil oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta dukungan dari tokoh politik seperti Meity menunjukkan tekad dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang bebas dari penyimpangan dan korupsi. Ini adalah langkah penting dalam upaya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
