Jakarta, Maret.id — Pengajar STF Driyarkara, Yanuar Nugroho, menekankan pentingnya menjaga otonomi daerah dalam konteks kemerosotan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Kalimantan yang berlangsung di Jakarta.
Kemerosotan Tata Kelola dan Ketidakpuasan Masyarakat
Yanuar menyebutkan, kemerosotan tata kelola pemerintahan saat ini ditandai dengan meningkatnya kepentingan pribadi di kalangan para pengurus negara, yang telah menciptakan vested interest dan conflict of interest. Ia menjelaskan bahwa dominasi kepentingan segelintir individu ini berpotensi merusak efisiensi kerja institusi pemerintahan yang seharusnya melayani rakyat.
Dalam kesempatan itu, Yanuar juga menggarisbawahi fenomena resentralisasi yang dianggap lebih mengutamakan kontrol dari pemerintah pusat. “Gejala resentralisasi ini akan memperlemah institusi di daerah dan bertentangan dengan semangat reformasi yang ingin kita capai,” tambahnya.
Pentingnya Perkuatan Otonomi Daerah
Yanuar mendorong para kepala daerah dan wakil rakyat untuk berkolaborasi dalam memperjuangkan otonomi daerah. Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan keberlangsungan kepemimpinan yang berdampak positif bagi rakyat. “Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan anggota DPRD perlu bersatu untuk mengembalikan wibawa otonomi, mengingat besar dan beragamnya Indonesia,” ujarnya.
Ia percaya bahwa memperkuat otonomi daerah adalah salah satu cara untuk memperlambat personifikasi kekuasaan. Dengan kekuasaan yang tersebar di berbagai institusi, hal ini akan membuat upaya pembajakan oleh kepentingan individu menjadi lebih sulit.
Seruan untuk Aksi Kolektif
Yanuar menekankan bahwa para pemimpin lokal memiliki tanggung jawab untuk menjaga semangat otonomi daerah. “Otonomi tidak hanya sekadar kebijakan, tetapi juga merupakan komitmen untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Yanuar.
Dalam penutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa upaya ini harus melibatkan kesungguhan semua pihak untuk tidak hanya memikirkan kepentingan sesaat, tetapi juga untuk masa depan generasi mendatang. “Kita tidak bisa membiarkan kendali tetap terpusat, karena Indonesia terdiri dari beragam budaya dan aspirasi yang perlu diakomodasi,” tutupnya.
