Jakarta, Maret.id — Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengajak negara dan partai politik untuk kembali meneladani ajaran Bung Karno, khususnya mengenai Pancasila dan Marhaenisme. Menurutnya, kebijakan negara harus berpihak pada rakyat dan memperkuat kemandirian bangsa.
Seminar Nasional Bulan Bung Karno di Blitar
Hasto menyampaikan pesan tersebut dalam Seminar Nasional yang digelar untuk memperingati Bulan Bung Karno, bertema “Membumikan Pancasila, Meneladani Ajaran dan Pemikiran Bung Karno untuk Indonesia Raya.” Seminar ini berlangsung di Istana Gebang, Kota Blitar, pada Minggu (14/6/2026). Dalam kesempatan ini, Hasto menekankan bahwa Bung Karno menjadi pemimpin bukan karena keturunan, tetapi karena kemampuannya dalam memahami penderitaan rakyat dan memperjuangkan kemerdekaan dari ketidakadilan kolonialisme.
Hasto mengajak pemerintah untuk kembali menegaskan prioritas kepentingan nasional, dengan menekankan bahwa kebijakan yang diambil seharusnya tidak membebani masyarakat. Ia berpendapat bahwa program pembangunan harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama. “Seharusnya kita lebih mementingkan menjaga dana pendidikan untuk anak-anak Indonesia daripada dipotong demi program lain,” ujarnya.
Kemandirian Pangan dalam Ajaran Bung Karno
Hasto juga membahas pentingnya kemandirian pangan, yang merupakan bagian dari ajaran Bung Karno. Ia berpendapat bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan yang sangat beragam, tetapi mulai dilupakan seiring dengan berkembangnya pola konsumsi modern. Hal ini, menurutnya, menjadi penyebab masyarakat kehilangan kedekatan dengan sumber pangan lokal yang selama ini menjadi kekuatan bangsa.
“Karena kita melupakan jati diri kekayaan pangan Nusantara yang variasinya luar biasa,” tegas Hasto. Ia menegaskan bahwa tugas utama negara adalah memberdayakan rakyat agar mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan sekadar menghadirkan bantuan sementara yang bersifat konsumtif.
Peran Partai Politik dalam Pemikiran Bung Karno
Dalam acara itu, akademisi dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, menjelaskan bahwa Pancasila yang digagas Bung Karno pada 1 Juni merupakan konsep kemerdekaan yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek. Menurutnya, cita-cita ini harus diperjuangkan agar negara benar-benar hadir sebagai pelindung rakyat kecil.
Airlangga juga menekankan bahwa peran partai politik sebagai alat pendidikan politik dan penerang bagi masyarakat sangat penting. “Partai politik dalam ajaran Bung Karno adalah alat untuk menerangi kehidupan kaum marhaen, merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada mereka,” katanya. Ia memperingatkan bahwa jika penguasa politik saat ini tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjalankan Marhaenisme, maka sejarah tidak akan pernah memaafkan.
Hasto juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Blitar yang dinilai konsisten dalam menjadikan Bulan Bung Karno sebagai ruang ideologis untuk menggali kembali pemikiran Sang Proklamator. Ia menyatakan bahwa Blitar memiliki posisi historis yang kuat karena merupakan tempat Bung Karno tumbuh, berkembang, dan dimakamkan.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menyatakan bahwa Bulan Bung Karno selalu menjadi momentum bagi masyarakat untuk merawat nilai-nilai kebangsaan. Seminar yang digelar menjelang peresmian renovasi Istana Gebang ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan kembali ajaran Bung Karno dalam konteks kekinian. “Ini penting agar generasi muda memahami nilai perjuangan yang diwariskan Bung Karno untuk masa depan bangsa,” ujarnya.
Seminar nasional ini merupakan salah satu rangkaian Bulan Bung Karno di Kota Blitar, sekaligus menjadi pengantar menuju peresmian hasil renovasi Istana Gebang yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (15/6/2026). Kegiatan ini memberikan wadah untuk mendiskusikan berbagai pemikiran Bung Karno, yang dinilai sebagai referensi dalam menjawab tantangan kebangsaan di era modern.
