Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis nasional yang langsung berfokus pada kepentingan anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, santri, serta kelompok rentan lainnya.
Haris menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program ini agar tidak mengganggu tujuan utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. “Kami mendukung penegakan hukum bagi siapa saja yang terbukti melakukan penyimpangan. Namun, pelayanan kepada puluhan juta penerima manfaat harus tetap berjalan dengan baik,” jelasnya pada 15 Juni 2026.
Data Program Makan Bergizi Gratis
Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN), hingga pertengahan Juni 2026, program MBG telah menjangkau 62,48 juta penerima manfaat melalui 27.820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Program ini melibatkan 1,19 juta relawan dan tenaga pendukung dalam operasionalnya.
Namun, terdapat beberapa masalah signifikan yang perlu perhatian, termasuk 6.067 SPPG yang pernah mengalami penghentian sementara dan masih ada 1.617 SPPG yang berstatus suspend. Kondisi ini mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap aspek keamanan pangan dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program.
Anggaran dan Pengawasan Program
Realisasi anggaran BGN hingga 14 Juni 2026 mencapai Rp98,50 triliun atau sekitar 43,95 persen dari anggaran yang tersedia. Sisa anggaran yang belum terpakai lebih dari Rp125 triliun diharapkan bisa direalisasikan pada semester kedua tahun berjalan.
“Situasi ini memerlukan pengawasan ketat agar penyerapan anggaran tidak mengorbankan kualitas layanan,” ungkap Haris. Beliau juga mencatat bahwa capaian layanan bagi kelompok yang paling berisiko mengalami masalah gizi masih rendah, dengan hanya 16,5 persen dari balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang terlayani.
Prioritas untuk Kelompok Rentan
Haris menekankan bahwa kelompok yang paling membutuhkan perlu menjadi prioritas utama dalam program ini. Pencegahan stunting, menurutnya, tidak cukup hanya dilakukan dengan memperluas jumlah penerima manfaat tetapi juga harus memastikan akses makanan bergizi bagi kelompok rentan.
“Keberhasilan Program MBG harus diukur dari meningkatnya kualitas gizi masyarakat dan menurunnya angka stunting,” katanya. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh dan memperkuat sistem pengawasan serta transparansi dalam rantai pasokan.
Menjelang tahun 2027, target penerima manfaat program MBG diharapkan meningkat menjadi 81,53 juta dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp262,5 triliun. Haris menekankan bahwa peningkatan dalam jumlah penerima manfaat harus diimbangi dengan penguatan tata kelola.
“Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi investasi jangka panjang, bukan beban akibat lemahnya pengawasan,” pungkasnya. Sebagai wakil rakyat dari Jawa Tengah I, Muh Haris berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program agar tetap tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
