Jakarta, Maret.id — Langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi intervensi gizi nasional mendapatkan sorotan dalam rapat tertutup yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 15 Juni 2026. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2027 bersama Komisi IX DPR RI.
Alokasi Anggaran dan Target Penerima Manfaat
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, merinci bahwa berdasarkan korespondensi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, pagu indikatif BGN untuk tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp270,2 triliun. Perkiraan ini ditujukan untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Angka tersebut, menurut Arumsari, masih akan dievaluasi mengikuti proses refocusing yang sedang dilaksanakan oleh BGN bersama Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait lainnya. “Kami melakukan refocusing penerima manfaat untuk memastikan bahwa indikator intervensi gizi tercapai, dengan penerima manfaat yang lebih terfokus serta anggaran yang lebih efisien,” ucapnya.
Strategi Penajaman Penerima Manfaat
Salah satu langkah yang tengah dieksplorasi adalah pengurangan kelompok penerima manfaat yang dianggap tidak lagi menjadi prioritas dalam program intervensi gizi. Misalnya, siswa SMA dari kalangan ekonomi mampu dapat berpotensi dikeluarkan dari daftar penerima manfaat program tersebut. Menurut Arumsari, penghapusan sekitar 8 juta penerima manfaat berpotensi dilakukan sebagai bagian dari upaya ini.
Namun, Arumsari menekankan bahwa pembahasan terkait besaran efisiensi anggaran masih dalam tahap perundingan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. “Belum final karena masih akan dibahas. Tetapi yang jelas akan ada efisiensi lebih lanjut melalui penajaman penerima manfaat,” jelasnya.
Evaluasi Skema Insentif dan Data Penerima Manfaat
Selain revisi sasaran penerima, BGN juga berencana melakukan evaluasi terhadap skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengelolaan dapur, serta sistem data penerima manfaat. Langkah-langkah ini diharapkan bisa mendukung pembenahan program Mobilisasi Bahan Gizi (MBG).
Dengan berbagai inisiatif ini, pemerintah berusaha untuk mewujudkan intervensi gizi yang lebih terarah dan efisien, guna memastikan bahwa bantuan dapat benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Langkah-langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam penanganan masalah gizi dengan lebih efektif dan terukur.
